MENEJMEN KONTRUKSI ALIF TRYHARTONO 5A

1. Referensi tentang mata kuliah

1
POKOK-POKOK MATERIMATA KULIAH MANAJEMEN KONSTRUKSI
Disusun oleh :
Ir. Sumardjito, MT.
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan
FAKULTAS TEKNIK UNY

2
MATA KULIAHMANAJEMEN KONSTRUKSI(lingkup : manajemen proyek konstruksi)
􀁺Mata Kuliah MANAJEMEN KONSTRUKSI akan membahas tentang Sistem dan Tata Laksana suatu proyek konstruksi, yang mencakup perencanaan organisasi, perencanaan waktu, perencanaan metoda, perencanaan biaya, berikut sistem kontrol dan pelaksanaannya di lapangan.
􀁺
TUGAS : 60%, UJIAN 40%

3
KERANGKA ISI KULIAH MANAJEMEN KONSTRUKSI􀁺
PENDAHULUAN
1.
Lingkup materi
2.
Target tujuan􀁺
MANAJEMEN PROYEK
1.
Pengertian & Batasan
2.
Ciri Umum Proyek
3.
Struktur Org. Proyek􀁺
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI.
1.
Pihak-2 yg terkait
2.
Bobot keterlibatan msg-2 pihak
3.
Struktur Org Proyek Pemerintah
4.
Struktur Org. Proyek Swasta􀁺
SISTEM PENGELOLAAN PROYEK
1.
sistem konvensional
2.
Sistem manajemen konstruksi􀁺
MANAJEMEN KONSTRUKSI
1.
Pengertian & batasan
2.
“MK” sbg suatu “sistem” dan “metoda”
3.
“MK” sbg suatu bidang usaha
4.
Ciri-2 sistem “MK”
5.
Lingkup kerja sistem “MK”􀁺
MANNING SCHEDULE
(skedul penugasan personil)


4
Lanjutan kerangka isi ……..􀁺
KUALIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI􀁺
DOKUMEN PERENC. DAN PELAKSANAAN
􀁺
PROSES PELELANGAN􀁺
PERENCANAAN DIAGRAM PANAH (FLOW CHART)
􀁺
NETWORK PLANNING(NWP)
TOEGAS SEMESTER KELOMPOK @ 2 ORANG MHS

5
Buku-2 referensi :􀁺
Manajemen Proyek Konstruksi I dan II, Istimawan D.H.
􀁺
Manajemen KOnstruksi, Sugeng Joyowirono
􀁺
Mengenal KOntrak KOnstruksi, Nazarkhan Yasin
􀁺
Manajemen Konstruksi, Vincent G. Bush
􀁺
Penpres no. 30 th 2005
􀁺
Construction Project Cost Management,Asiyanto
􀁺
Beberapa Keputusan Pemerintah ttg proses pengadaan dan jasa konstruksi
􀁺
Buku-2 ttg manajemen konstruksi
􀁺
Buku-buku tentang Network Planning

6
MANAJEMEN PROYEK􀁺
P R O Y E K : 􀁺
Adalah rangkaian kegiatan yang mempu-nyai dimensi waktu, dimensi fisik, dan dimensi biaya, guna mewujudkan gagasan serta mendapatkan tujuan tertentu.􀁺
Sebagai suatu sistem, proyek adalah organisasi yg dibentuk dlm rangka menyelesaikan “suatu tugas spesifik”􀁺
Proyek adalah usaha yg kompleks , mrpk kesatuan dari tugas-2 yg berhubungan dgn sasaran, jadwal dan anggaranyng tlh dirumuskan (bukan mrpkn suatu kegiatan yg bersifat rutin)􀁺
Dgn demikian proyek adalah suatu proses utk hasilkan produk, punya siklus hidup, jelas ttk awal dan titik akhirnya

7
P R O Y E K ….􀁺
ADALAH SUATU ORGANISASI UTK SUATU TUGAS YG SPESIFIK, DAN DIBATASI OLEH WAKTU, SASARAN DAN BIAYA
WAKTU KETAT, ADA TITIK
AWAL DAN TITIK AKHIRNYA
KEGIATAN SPESIFIK,
LEPAS DARI KEGIATAN
RUTIN / FUNGSIONAL
HARUS DIKELOLA OLEH ORG
YG PUNYA KEMAMPUAN
MANAJEMEN DAN
KEPUTUSAN CEPAT, TEPAT

8
TUJUH CIRI UMUM “PROYEK”1.
Kejelasan tujuan, sasaran, harapan2 dan strategi, sehingga dpt dipakai sbg dasar kesepakatan tim
2.
Kejelasan Rencana Kerja, Jadwal dan Anggaran Biaya3.
Kejelasan Peran & Tg Jawab semua pihak dan personil yg terlibat4.
Kejelasan mekanisme monitoring, koordinasi, pengendalian & pengawasan pelaksanaan tugas5.
Kejelasan mekanisme sistem evaluasi kerja yg dpt digunakan sbg feed back bagi manajemen6.
Sistem kerja yang bersifat DINAMIS, tdk terikat pada kerangka “organisasi rutin”7.
Kejelasan pemahaman mengenai “tatacara” dan “dasar2 peraturan birokrasi”, dan pengetahuan ttg cara2 pengatasan kendala birokrasi

9
M A N A J E M E N ………??􀁺
Pada intinya “manajemen” adalah adalah suatu sistem yang terdiri atas 3 fungsi pokok kegiatan yang saling terkait, yaitu : fungsi perencanaan (planning), fungsi pengendalian (controlling)dan fungsi pelaksanaan (actuating)􀁺
SIKLUS MANAJEMEN
PLANNING
ACTUATING
CONTROL-
LING
GOALS

10
TIGA FUNGSI POKOK MANAJEMEN􀁺
PLANNING
􀁺
Planning
􀁺
Assembling resources
􀁺
Coordinating
􀁺
Budgeting
􀁺
ACTUATING/IMPLEMENTATION
􀁺
Organization
􀁺
Actuating
􀁺
Staffing
􀁺
Coordinating 􀁺
CONTROLLING
􀁺
Controlling
􀁺
Directing
􀁺
Supervising
􀁺
Coordinating
􀁺
Reporting

11
Definisi “Manajemen Proyek” :􀁺
Dengan demikian “Manajemen Proyek” adalah suatu sistem dan atau tatalaksanauntuk menjalankan suatu organisasi suatu tugas yg spesifik, dibatasi oleh waktu, sasaran dan biaya.
􀁺
Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa apabila suatu sistem dan atau tatalaksana tsb utk menjalankan organisasi kegiatan rutin, maka itu bukan merupakan manajemen proyek, tapi manajemen kegiatan rutin. (misal: manajemen perkantoran dll).

12
MENGAPA HARUS MENGUASAI MANAJEMEN PROYEK…?
KEMAMPUAN
KETEKNIKAN
ALAT &
TEKNOLOGI
KEMAMPUAN
MANAJEMEN
KEBERHASILAN
PROYEK
KONSTRUKSI
Kurangnya penguasaan “MANAJEMEN”
SANGAT mempengaruhi keberhasilan
Proyek konstruksi


13
ORGANISASI PROYEK􀁺
P R I N S I P :􀁺
Organisasi proyek bertanggung jawab utk menyelesaikan /mencapai suatu tujuan yang ditugaskan sesuai dgn : waktu, biaya dan kualitas/kuantitasyang telah ditentukan􀁺
Organisasi proyek harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, lain dgn organisasi rutin/fungsional yang biasanya lebih lambat karena berperannya unsur birokrasi


14
BENTUK/STRUKTURORGANISASI PROYEK􀁺
Dikenal 4 bentuk / struktur org. proyek :1.
INDIVIDUAL PROJECT ORGANIZATION
2.
STAFF PROJECT ORGANIZATION
3.
INTERMIX PROJECT ORGANIZATION
4.
AGGREGATE PROJECT ORGANIZATION

15
EMPAT JENISORGANISASI PROYEK􀁺
INDIVIDUAL PROJECT ORGANIZATION
􀁺
Pada jenis ini masing-2 “project manager” bertg jwb ke “general manager” Pengendalian dilakukan pada tiap-2 fungsi, dan tiap-2 fungsi bertanggung jawab langsung ke “general manager”
General
manager
Project
Manager A
Project
Manager B

16
EMPAT JENISORGANISASI PROYEK ………….􀁺
STAFF PROJECT ORGANIZATION
􀁺
Pada jenis ini masing-2
“ project manager” diberikan staf utk pengendalian proyek. Unit-2 fungsional essensial masih melakukan tugas utama yg bertanggung jawab langsung pd general manager
General
manager
Project
Manager A
Project
Manager B

17
EMPAT JENISORGANISASI PROYEK ………….􀁺
INTERMIX PROJECT ORGANIZATION
􀁺
INI mrpk modifikasi jenis 2, sebagian besar unit-2 fungsional dibawah langsung “ project manager” walau ada unit fungsional tertentu yg dianggap essensial, tetap langsung dibawah “general manager”.
General
manager
Project
Manager A
Project
Manager B

18
EMPAT JENISORGANISASI PROYEK􀁺
AGGREGATE PROJECT ORGANIZATION
􀁺
Pada jenis ini semua fungsi dan kegiatan yang diperlukan utk penyelesaian proyek langsung dibawah tg jawab “ project manager”selanjutnya “project manager” bertanggung-jawab ke “general manager”
General
manager
Project
Manager A
Project
Manager B


19
PIHAK-2 YANG TERKAIT LANGSUNG DGN PROYEK KONSTRUKSI􀁺
Ada 4 pihak yang terkait langsung pada suatu proses proyek konstruksi, yaitu
1.
OWNER / PENYANDANG DANA
2.
PIHAK YG MENYIAPKAN DOKUMEN PERENCANAAN/PERANCANGAN
3.
PIHAK YANG MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
4.
PIHAK YG MELAKSANAKAN PEKERJAAN


20
BOBOT KETERLIBATAN MASING-2 PIHAK DLM TAHAPAN PROYEK
KONSEP
DISAIN
PROSES LELANG
PELAK-SANAAN
PEMELI-HARAAN
OWNER
50
50
100
50
50
PERENCANA
100
100
50
50
0
PENGAWAS/ MENKON
0 / 50
0 / 50
100 /
100
100 /
100
50 / 50
KONTRAK-TOR
0
0
100
100
100
TAHAPAN PROYEK
TAHAP
PIHAK


21
PERBEDAAN AZAS PROYEKPEMERINTAH DAN SWASTA􀁺
PROYEK PEMERINTAH
1.
Pihak yg terlibat harus lengkap dan jelas perannya
2.
Azas FORMAL/LEGAL
3.
Prosedur lebih birokratis/administratif􀁺
PROYEK SWASTA
1.
Pihak yg terlibat biasanya lebih ramping & sederhana
2.
Azas KEPERCAYAAN
3.
Prosedur lebih sederhana

22
STRUKTUR ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI􀁺
PROYEK PEMERINTAH
OWNER
KONSULTAN
PERENCANA
KONSULTAN
PENGAWAS/MK
PELAKSANA /
KONTRAKTOR
Pada proyek swasta ada yang
Menghendaki organisasi yang
Lengkap spt pd proyek pemerintah
Tapi kebanyakan lebih sederhana

23
STRUKTUR ORG PROYEK YANG LEBIH SEDERHANA PD PROYEK SWASTA􀁺
TERDIRI 3 PIHAK􀁺
TERDIRI 2 PIHAK
OWNER
PELAKSANA/
KONTRAKTOR
KONSULTAN PERENCANA
MERANGKAP SBG
KONSULTAN PENGAWAS
OWNER
KONSULTAN PERENCANA
MERANGKAP SBG KONSULTAN
PENGAWAS SEKALIGUS SBG
PELAKSANA/KONTRAKTOR
BIASANYA PADA “TURN KEY PROJECT”

24
SISTEM PENGELOLAAN PROYEK KONSTRUKSI􀁺
Pada intinya tedapat 2 sistempada pengelolaan proyek konstruksi yaitu :
1.
SISTEM KONTRAKTOR UTAMA/KONVENSIONAL
􀁺
Ada 2 ciri utama pada sistem ini, yaitu ;
􀁺
Tahapan proyek dilaksanakan secara “bertahap penuh”
KONSEP
PERENCN
LELANG
PELAKS.

25􀁺
Biasanya hanya dikerjakan oleh “satu” kontraktor pada satu proyek atau bagian proyek, yg dikenal sbg “main contractor” (kontraktor utama) dgn organisasi sbb:
OWNER
MAIN CONTR
SUB CONTR
SUB CONTR
SUB CONTR
ELEKTRICAL
MECHANICAL
STRUCTURE DLL

26
2. SISTEM MANAJEMEN KONSTRUKSI􀁺
Sistem “Manajemen Konstruksi” adalah suatu sistem pengelolaan proyek yg ditangani secara multi disiplin profesional
􀁺
Tahapan-2 : konsep, disain, lelang dan pelaksanaan/konstruksi merupakan satu kesatuan sistem yg terpadu
􀁺
Target : optimalisasi kuantitas, kualitas, biaya dan waktu

27
Kriteria Penggunaan Sistem “Manajemen Konstruksi”
Kompleksitas
permasalahan
Nilai/ skala
proyek
Waktu sangat
ketat
Kepresisian
pekerjaan
Diperlukannya
Sistem
“manajemen
Konstruksi”

28􀁺
CIRI SISTEM MANAJEMEN KONSTRUKSI
􀁺
Ada 2 ciri utama pada sistem ini, yaitu ;
􀁺
Optimasi waktu dgn metoda “ FAST TRACK”, YAITU tahap lanjutan dpt dilaksanakan tanpa menunggu selesainya tahap sebelumnya.
KONSEP
PERENCN
LELANG
PELAKS.
TOTAL WAKTU DGN SISTEM KONVENSIONAL
TOTAL WAKTU DGN SISTEM MENKON
EFISIENSI
WAKTU

29•
Tidak terdapat kontraktor utama, dan keterlibatan lebih dari satu Konsultan Perencana dan Kontraktor
OWNER/PIMPRO
KONS. MK
KONSULTAN
PERENCANA A
KONSULTAN
PERENCANA B
KONSULTAN
PERENCANA C
KONTRAKTOR
SPESIALIS “B”
KONTRAKTOR
SPESIALIS “C”
KONTRAKTOR
SPESIALIS “A”

30
LINGKUP KERJA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI􀁺
P R I N S I P :
􀁺
SISTEM KONVENSIONAL, pengendalian menggunakan Konsultan Pengawas, Lingkup kerja mulai dari Tahap Lelang, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pemeliharaan
􀁺
SISTEM MANAJEMEN KONSTRUKSI, pengendalian menggunakan Konsultan Manajemen Konstruksi, lingkup kerja mulai dari Tahap Konsep/pra-disain, Disain, Lelang, Pelaksanaan dan tahap Pemeliharaan


31
MANAJEMEN KONSTRUKSI SEBAGAI SUATU “SISTEM” DAN “METODA KERJA”􀁺
PRINSIP :
􀁺
“Men-Kon”” merupakan suatu sistem pengelolaan proyek konstruksi yang ditangani secara “multi disiplin profesional, dimana tahapan-2 ; persiapan, perencanaan, pelelangan pelaksanaan dan operasionaldiberlakukan sebagai suatu sistem yg terpadu, dgn tujuan untuk mencapai hasil yg optimal dlm aspek : quality, quantity, cost & time.
􀁺
Dgn demikian pada sistem Men-Kon, akan terlibat banyak tenaga ahli multi disiplin profesional sesuai dgn lingkup pekerjaan yng ditangani

32
Manajemen Konstruksi sbg suatu “profesi” dan “bidang usaha”􀁺
PIHAK yang menekuni “Men-Kon” harus menguasai:
1.
BUILDING LOGIC”
2.
BUiLDING ECONOMICS
3.
HUKUM-2 PEMBANGUNAN
4.
MANAJEMEN PENGENDALIAN
Men-Kon sbg
Suatu PROFESI dan
BIDANG USAHA
KONSULTAN
MANAJEMEN
KONSTRUKSI

33
Penjelasan ……􀁺
BUILDING LOGICS, yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup ttg material, struktur, utilitas, alat, metoda pelaksanaan dll
􀁺
BUILDING ECONOMICS, yaitu mrmpunyai pengetahuan ttg biaya pembangunan, harga bahan, upah kerja, metoda optimasi dll
􀁺
HUKUM PEMBANGUNAN, Yaitu menyangkut hukum-2 perjanjian, hkm perdata, hkm perburuhan, peraturan-2 pembangunan regional/ lokal maupun nasional
􀁺
MANAJEMEN PENGENDALIAN, yaitu menyangkut perencanaan, supervisi, sistem informasi, teknik informasi dsb

34
PERAN TENAGA AHLI PADA KONSULTAN MEN-KON
TENAGA AHLI /
ENGINEERS
UJUNG TOMBAK
EKSISTENSI &
KEHANDALAN
KONSULTAN
MENKON
PERLU PENGUASAAN, WAWASAN,
PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN YANG
MENCAKUP : BUILDING LOGIC,
BUILDING ECONOMICS, HUKUM
PEMBANGUNAN DAN
MANAJEMEN PENGENDALIAN

35
TENAGA AHLI/ENGINEERSPADA KONSULTAN MEN-KON􀁺
Penerapan/penugasan engineers konsultan MK pada suatu tergantung pada jenis, lingkup dan spesifikasi proyekyang ditangani.
􀁺
Misal : suatu proyek bangunan bertingkat tinggi dgn lingkup kerja: pek struktur, pek arsitektur, pek elektrikal, pek. Mekanikal & plambingdll, akan membutuhkan : civil/structural engineer, architect engineer, electrical engineer, dan mechanical engineer, disamping tenaga penunjang lainnya.

36
BAGAN ALUR KEBUTUHAN TENAGA AHLI / ENGINEERS
SPESIFIKASI
PROYEK
BAGIAN-2 PEKERJ
PADA PROYEK
SPESIFIKASI TENAGA
AHLI/ENGINEERS
PADA PROYEK TSB

37
CONTOH KEBUTUHAN TENAGA AHLI MEN-KONPEMBANGUNAN GEDUNG BERTINGKAT
PROYEK : MANAJEMEN
KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN
GEDUNG BERTINGKAT
TINGGI 12 LANTAI
BAGIAN-BAGIAN PEKERJAAN:
1.
PEKERJAAN STRUKTUR
2.
PEKERJAAN ARSITEKTUR
3.
PEKERJAAN ELEKTRIKAL
4.
PEKERJAAN MEKANIKAL
5.
PEKERJAAN LANSEKAP
KEBUTUHAN TENAGA AHLI:
1.
STRUCTURAL ENGINEER
2.
ARCHITECT ENGINEER
3.
ELECTRICAL ENGINEER
4.
MECHANICAL ENGINEER
5.
AGRONOMIST DSB
CATATAN :
DISAMPING KEBUTUHAN
TENAGA AHLI, JUGA DI-
PERLUKAN TENAGA PE-
NUNJANG, YAITU, TENAGA
ADMINISTRASI, DRIVER DLL

38
ORGANISASI PERSONIL PROYEK􀁺
Personil proyek yang dimaksud disini adalah personil pada PIHAK-2/ lembaga yg terlibat pada proses proyek tersebut, mencakup : Owner, perencana, pengawas/MK, dan kontraktor
􀁺
Prinsip kejelasan instruksi/komando, koordinasi dan peran masing-masing personil akan sangat menunjang kelancaran pekerjaan, yang kesemuanya harus membentuk kerucut menuju satu titik komando.

39
Organisasi Personil Konsultan Men-Kon􀁺
Prinsip : pada konsultan Men-Kon, personil proyek terdiri atas ; personil struktural, personil fungsional / tenaga ahli dan personil penunjang􀁺
CRE
PROJECT
ADM.
SITE
ENGINEER
SITE
ENGINEER
Architect
engineer
structural
engineer
Electrical
engineer
Architect
engineer
Structural
engineer
Eletrical
engineer
Mechanical
engineer
Mechanical
engineer
SUB PROYEK “A”
SUB PROYEK “B”


40
CONTOH STRUKTUR ORG. PERSONIL INTI YG LEBIH LENGKAP PADA KONSULTAN MK PADA SATU PROYEK BANGUNAN GEDUNG TINGGI
CHIEF
RES. ENG.
PROJECT
ADMINISTR.
ARCH. ENG
CIVIL ENG.
ELECTR. ENG.
MECH. ENG.
S.S.
S.S.
S. S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
ADM/KOMP
CHIEF RES. ENG. =
CHIEF RESIDENT ENGINEER
S.S. = SITE SUPERVISOR
S. S.
S. S.

41􀁺
DARI CONTOH-2 ORGANISASI PERSONIL YG ADA, MK PRINSIP-2 YNG DPT DIAMBIL ADALAH SBB :
􀁺
Organisasi personil proyek selalu membentuk segitigadgn puncak diatas sbg pimpinan
􀁺
Personil terdiri atas: personil struktural, personil tenaga ahli/engineer/teknis, dan personil penunjang
􀁺
Apabila proyek dibagi dlm beberapa sub proyek, maka diperlukan koord sub proyek atau site engineer, tapi kalau hanya terdiri dari satu proyek, mk tidak memerlukan site engineer
􀁺
Makin keatas, maka kemampuan manajerial dan leadershippersonil harus makin besar


42
“MANNING SCHEDULE”􀁺
“MANNING SCHEDULE” adalah jadwal penugasan personil proyek yang disesuaikan dengan jadwal pekerjaan yang akan diampu (dikerjakan, diawasi atau direncanakan) oleh personil tersebut
􀁺
Dengan demikian penyusunan “manning schedule” yang benar harus berdasarkan skedul kerja (work schedule)masing-2 bagian pekerjaan pada proyek tersebut.
􀁺
Penyusunan “manning schedule” yang salah akan mengakibatkan adanya pemborosan biaya personil atau bahkan keterlambatan proyek


43
BAGAN ALUR PIKIR PENYUSUNAN “MANNING SCHEDULE”
SPESIFIKASI
P R O Y E K
BAGIAN-BAGIAN
PEKERJAAN
PD PROYEK
PENENTUAN TENAGA
AHLI YG AKAN
MENANGANI BAG. PEKR.
WAKTU TOTAL
P R O Y E K
PENYUSUNAN
WORK SCHEDULE
BAGIAN PEKERJAAN
PENYUSUNAN
MANNING SCHEDULE
MASING-2 PERSONIL


44
Contoh work schedule /bar chartsederhana
Total waktu pelaks.
Pekerj. struktur
Peker. Arsitektur
Pekerj. listrik
Persiapan Administr.
PEKERJAAN
Le-lang
Masa pelaksanaan
maintenance


45
Contoh manning schedule sederhana berdasar work schedule
Chief Res. Eng.
Civil Engineer
Architect Engineer
Electrical engineer
Project Administr.
PERSONIL
Le-lang
Masa pelaksanaan
maintenance


46
“S” CURVE SCHEDULESKEDUL KURVE “S”􀁺
Disebut skedul kurve S, karena grafik linier yang terjadi pada skedul tersebut harus menyerupai huruf S miring
􀁺
Hal ini terjadi dari adanya 3 tahapanproses pelaksanaan dengan akselerasi yang berbeda, yaitu :
1.
PEKERJAAN PERSIAPAN, akselerasi prestasi berjalan lambat
2.
PEKERJAAN KONSTRUKSI, akselerasi prestasi relatif cepat dgn bobot cukup besar
3.
PEKERJAAN FINISHING, akselerasi dan bobot pekerjaan kecil, proses lambat


47
WAKTU
PREST
persiapan
Pelaksanaan/konstruksi
finishing
0,00%
100,%
0,00%


48
PENYUSUNAN “S” CURVE SCHEDULE􀁺
Fungsi scheduling dgn curve S adalah untuk pengendalian dan monitoringlaju kemajuan pekerjaan (biasanya dlm satuan/lingkup perminggu)􀁺
Dgn demikian, evaluasi prestasi pekerjaan perminggu adalah dgn membandingkan prestasi rieel pd minggu ybs dgn prestasi rencana yg telah ditentukan dlm skedul (time schedule/kurve S/bar chart)􀁺
Untuk menyusun schedule dgn curve S, diperlukan komponen-komponen :
1.
Harga & volume total satuan pekerjaan (dari RAB)
2.
Nilai bobot satuan pekerjaan
3.
Nilai bobot tiap kelompok pekerjaan


49
SKEMA PENYUSUNAN “S” CURVE SCHEDULE
VOLUME DAN
HARGA SATUAN
PADA RAB
NILAI BOBOT
TIAP BAGIAN
PEKERJAAN
NILAI BOBOT TIAP
KELOMPOK
PEKERJAAN
BARCHART SBG
PEMBENTUK
SKEDUL CURVE “S”


50
DOKUMEN PERENCANAAN􀁺
Pada intinya dokumen perencanaan terdiri dari banyak komponen, namun kkomponen dokumen perencanaan penting ada 3 jenis, yaitu:
1.
Rancangan/disain
􀁺
Hasil Survei & pengukuran
􀁺
Soil test / test tanah
􀁺
Analisis struktur
􀁺
Engineering design / gambar kerja
1.
Rencana Kerja dan Syarat-2 Pelaksanaan Pekerjaan (RKS)
􀁺
Persyaratan administrasi
􀁺
Persyaratan umum
􀁺
Persyaratan bahan
􀁺
Persyaratan pekerjaan
1.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) / engineer’s estimate/EE
􀁺
Daftar Rekapitulasi Biaya
􀁺
Daftar Volume dan Harga Satuan Pekerjaan
􀁺
Daftar Harga Satuan Upah Harian Tukang dan Tenaga
􀁺
Daftar Harga Satuan Bahan dan Material
􀁺
Daftar Analisis Harga Satuan Pekerjaan


51
Lingkup Kegiatan Masing-2 Dokumen Perencanaan􀁺
Survei dan Pengukuran,
􀁺
Berupa kegiatan pengukuran survei lingkungan lokasi dan pengukuran geodetic horizontal dan vertikal calon lokasi perencanaan, berguna sebagai data awal perencanaan/pra rencana
􀁺
Soil test/test tanah
􀁺
Berupa kegiatan pengeboran tanah untk mengetahui jenis tanah, kekuatan tanah, kedalaman air tanah dll, yang berguna sebagai data awal perencanaan sub struktur
􀁺
Analisis / perhitungan struktur
􀁺
Yaitu perhitungan/analisis struktur yang akan menghasilkan dimensi struktur, dimensi tulangan dll sebagai detail dari dokumen perencanaan (engineering design)
􀁺
Engineering design
􀁺
Berupa gambar rancangan detail yang siap untuk dilaksanakan, berupa detail struktur, detail arsitektur, detail mekanikal dan detail kelistrikan, serta detail-2 lain yang dibutuhkan utk pelaksanaan.


52
BAGAN PROSES PENYUSUNAN DOK. PERENCANAAN SD. PELAKSANAAN
RANCANGAN /
DISAIN
RENCANA KERJA
& SYARAT 2 /
RKS
RAB /
ENGINEER’S
ESTIMATION
PELAK-
SANAAN


53
HUBUNGAN KONTRAKPROYEK KONSTRUKSI􀁺
Pengertian : hubungan kontrak adalah suatu hubungan antara dua pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, serta dibatasi oleh lingkup waktu, lingkup biaya dan lingkup kerja.􀁺
Pada proyek konstruksi, hubungan kontrak terjadi antara owner/pemberi tugasdengan konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor. Atau antara kontraktor utamadengan para sub kontraktor.􀁺
Hubungan kontrak proyek konstruksi terjadi apabila satu pihak (mis. Owner) punya keinginan dan biaya, dan pihak lain (mis. Kontraktor) mempunyai kemampuan profesional untuk mewujudkan keinginan pihak tersebut. Maka dgn kemampuan profesinya, kontraktor dpt mewujudkan keinginan tersebut dgn biaya dari pihak owner tsb.


53
HUBUNGAN KONTRAKPROYEK KONSTRUKSI􀁺
Pengertian : hubungan kontrak adalah suatu hubungan antara dua pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, serta dibatasi oleh lingkup waktu, lingkup biaya dan lingkup kerja.􀁺
Pada proyek konstruksi, hubungan kontrak terjadi antara owner/pemberi tugasdengan konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor. Atau antara kontraktor utamadengan para sub kontraktor.􀁺
Hubungan kontrak proyek konstruksi terjadi apabila satu pihak (mis. Owner) punya keinginan dan biaya, dan pihak lain (mis. Kontraktor) mempunyai kemampuan profesional untuk mewujudkan keinginan pihak tersebut. Maka dgn kemampuan profesinya, kontraktor dpt mewujudkan keinginan tersebut dgn biaya dari pihak owner tsb.


55􀁺
B.O.T Contract
􀁺
Pada sistem ini, investor sekaligus kontraktor melaksanakan pembangunan milik owner, dengan dana sepenuhnya dari investor tersebut,
􀁺
Imbalan: investor tersebut berhak untuk mengoperasikan sarana terbangun tersebut dalam jangka waktu tertentu (hasilnya menjadi hak investor). Setelah itu sarana tsb baru dikembalikan kepada owner
SARANA
DIBANGUN
SARANA
DIOPERASIKAN
SARANA
DIKEMBALIKAN


56
TURN KEY PROJECTsistem putar kunci􀁺
Disini pemilik / investor mempunyai lahan dan dana, memberi perintah kepada “kontraktor turn key builder” untuk membangun suatu sarana tertentu (termasuk didalamnya kegiatan menyiapkan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan) terhadap keseluruhan pekerjaan ( misalnya gedung berikut perlengkapan dan perabotnya)
􀁺
Setelah semua siap (siap pakai/siap huni) baru diserahkan kepada investor
􀁺
Pembayaran bisa dgn cara:
1.
Per termijn pembayaran
2.
Atau setelah semua selesai dikerjakan (voor financiring)


57
SKEMA TURN KEY PROJECT CONTRACT
INVESTOR
KON
TRAKTOR
DISAIN
PELAKS.
SUPER
VISI
HASIL
SARANA
LENGKAP
DISERAHKAN


58
PENERAPAN KONTRAK PADA PROYEK KONSTRUKSI
LUMP SUM
UNIT PRICE
COST & FEE
B.O.T
TURN KEY
PROYEK PEMERINTAH
boleh
jarang
jarang
jarang
Tidak boleh
PROYEK
SWASTA
boleh
boleh
boleh
boleh
Boleh
JENIS KONTRAK


59
PERENCANAAN JARINGAN KERJANETWORK PLANNING / NWP􀁺
PERENCANAAN DIAGRAM PANAH
􀁺
PRINSIP :
1.
Membuat gambaran urut-2an bagian pekerjaan secara logis, sehingga membentuk suatu sistem kerja yg jelas logis dan terstruktur
2.
Utk itu harus lebih dulu diketahui daftar aktifitas apa sajayang harus dilakukan utk mencapai tujuan suatu proyek/pekerjaan
3.
Penguasaan “building logic” sangat diperlukan dalam menyusun diagram ini
4.
Makin tinggi tkt manajemen, diperlukan jaringan kerja bersifat “makro”, makin kebawah makin bersifat rinci dan teknis.



60
ISTILAH DAN SIMBOL PADA PERENCANAAN DIAGRAM PANAH
Aktifitas A
Aktifitas B
DURASI
DURASI
EVENT 01
EVENT 02
EVENT 03
Panjang anak panah tidak
Menunjukkan skala wkt
AKTIVITAS : SELALU MEMERLUKAN SUMBER DAYA , YAITU SUMBER
DAYA WAKTU, MANUSIA, BIAYA, PERALATAN, BAHAN/MATERIAL DAN
METODA (SUMBER 5 M)
AKTIVITAS DUMMY: AKTIVITAS YANG TIDAK MEMERLUKAN SUMBER
DAYA (aktifitas semu)


61􀁺
EVENT :Adalah suatu keadaan atau situasi pada suatu saat (satu kejadian/ peristiwa)
􀁺
Contoh :
1.
bahan mentah sampai di gudang
2.
Siap mulai berproduksi
3.
Cor beton siap dimulai
4.
Pemeriksaan selesai
􀁺
Simbol event adalah lingkaran
􀁺
EVENT dipergunakan sbg tanda kapan suatu aktifitas dpt mulai dilaksanakan (start event) juga sbg tanda kapan suatu aktifitas dinyatakan selesai (finish event)
􀁺
AKTIFITAS: adalah kegiatan atau pekerjaan apa yng hrs dilakukan diantara 2 event


62
HUBUNGAN LOGIKAANTAR KEGIATAN / AKTIVITAS􀁺
PRINSIP :
􀁺
Untuk menyusun hubungan logika antar kegiatan, perlu benar-2 difahami:
1.
Kegiatan bebas (independent)
1.
Menulis surat
2.
Merokok
2.
Kegiatan tergantung (dependent)
Membuka pintu
garasi
Mengeluarkan
mobil
INDEPENDENT
DEPENDENT
PINTU GARASI HARUS DIBUKA LEBIH DAHULU SEBELUM DPT MENGELUARKAN MOBIL


63
A
B
A
B
C


64
A
B
C
D
A
B
C


65
KARAKTERISTIK PENGGUNAAN DUMMY􀁺
Apabila lebih dari satu aktifitas berasal dari dan menuju “event” yg sama.
1
2
3
4
5
A
B
C
D
1
4
7
2
5
8
3
6
9
A
D
B
C
E
F


66
CONTOH PENYUSUNAN DIAGRAM PANAH BERDASARKAN AKTIFITAS􀁺
DAFTAR AKTIFITAS KASUS 01 :􀁺
A. Menghentiikan mobil􀁺
B. Melepas roda yg kempes􀁺
C. Menambal ban kempes􀁺
D. Mengambil roda cadangan􀁺
E. Memasang roda cadangan􀁺
F. Meneruskan perjalanan
GAMBARKAN JARINGAN KERJA
DIAGRAM PANAH KASUS INI􀁺
DAFTAR AKTIFITAS KASUS 02 :
􀁺
A. Duduk di kursi pangkas
􀁺
B. Rambut dipangkas
􀁺
C. Kuku dipotong
􀁺
D. Membayar ongkos
􀁺
E. Meninggalkan tempat
􀁺
F. Mencari taksi
GAMBARKAN JARINGAN KERJA
DIAGRAM PANAH KASUS INI


67
PENYUSUNAN DIAGRAM PANAH PEKERJAAN COR BETON PLAT LANTAI􀁺
DAFTAR AKTIFITAS:
A.
Pekerj persiapan
B.
Pembuatan bekist plat dan balok
C.
Potong&bentuk besi
D.
Setel besi
E.
Setel inst listrik
F.
Periksa pekr pembesian
G.
Periksa pekerj listrik
H.
Pengecoran beton plat balok
AKT
Akt sebelum
Akt sesudah
Sta-tus
A
-
B,C
awal
B
A
D
-
C
A
D
-
D
B,C
E,F
-
E
D
G
-
F
D
H
-
G
E
H
-
H
F,G
-
akhir



68
PENYUSUNAN DIAGRAM PANAH PROGRAM JANGKA PANJANG
􀁺
DAFTAR AKTIFITAS;
A.
Rundingkan pinjaman
B.
Membangun pabrik semen
C.
Membangun pabrik pupuk
D.
Membangun station hydro listrik
E.
Membangun bendungan
F.
Membangun jar irigasi
G.
Membangun industri berat
H.
Persiapkan tanah persawahanI.
Rayakan tercapainya target
AKT
Aktifitas sebelum
Aktifitas
sesudah
Sta-tus
A
-
B,C
Awal
B
A
D,E,F
-
C
A
H
-
D
B
G
-
E
B
G,H
-
F
B
H
-
G
D,E
I
-
H
C,F,E
I
-
I
G,H
-
akhir


69
10
20
40
50
70
80
30
60
A
B
C
D
E
F
H
5
20
25
15
7
3
2
2
G
10
20
30
40
50
60
70
80
A
B
C
D
E
F
G
H
I
COR PLAT BETON
PROGRAM JANGKA PANJANG
60
360
240
180
180
240
200
360
7


70
NETWORK PLANNING / NWPMETODE JALUR KRITIS/CRITICAL PATH METHOD
􀁺
NETWORK PLANNING: 1.
Event Orientated Network, jaringan kerja berorientasi “event”2.
Activity Orientated Network, jaringan kerja berorientasi aktifitas.􀁺
No. 2 dipakai secara luas dlm perenca-naan proyek.􀁺
Pada pembahasan lebih lanjut, metode ini yang digunakan sbg dasar teori.
A
B
C
A : Ruang untuk nomor Event
B : Ruang untuk EET (Earliest Event
Time)
C : Ruang untuk LET (Latest Event
Time)


71
􀁺
PRINSIP-2 CPM :1.
Untuk menghitung nilai EET dilakukan dgn perhitungan MAJU2.
Jika satu event merupakan TITIK KUMPUL dari beberapa aktifitas, maka nilai terbesar dari perhitungan waktu dipakai sbg nilai EET dari event tsb.3.
Utk menghitung nilai LET dilakukan perhitungan mundur4.
Jika satu event mrpk titik derai dari beberapa aktifitas, mk nilai terkecil dari perhit waktu dipakai sbg nilai LET dari event tsb5.
Jalur kritis (critical path) ditentukan oleh 2 hal yaitu a). Waktu terpanjang dan b). EET dan LET pada event2 tsb sama besar
A
B
C
4
10
16
1
2
3
4
0
0
4
4
14
14
30
30


72
-CONTOH MENGHITUNG “EET”DAN “LET”-MENGHITUNG “EET”PD TITIK KUMPUL
D
E
F
G
20
25
30
10
4
5
6
7
8
30
20
10
50
60
30
25
20
50
60



73
MENGHITUNG “LET”PD TITIK DERAI
C
B
A
30
14
40
50
60
30
30
20
16
10
4


74
10
20
40
50
70
80
30
60
A
B
C
D
E
F
H
5
20
25
15
7
3
2
2
G
10
20
30
40
50
60
70
80
A
B
C
D
E
F
G
H
I
COR PLAT BETON
PROGRAM JANGKA PANJANG
60
360
240
180
180
240
200
360
7


75
POKOK-POKOK MATERIMATA KULIAH MANAJEMEN KONSTRUKSI
Disusun oleh :
Ir. Sumardjito, MT.
Jurusan Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan
FAKULTAS TEKNIK UNY

2. Referensi peraturan tentang jasa kontruksi dan penjelsannya :

           1. UUD No.2/2017 jasa kontruksi
               

                 LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.11, 2017 PEMBANGUNAN. Konstruksi. Jasa. Pencabutan.

(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6018)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan

masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi

sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial

ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya

tujuan pembangunan nasional;

c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin

ketertiban dan kepastian hukum;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan

kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika

perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa

Konstruksi;

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -2-

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi

dan/atau pekerjaan konstruksi.

2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau

sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan,

perancangan, pengawasan, dan manajemen

penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali

suatu bangunan.

4. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis

usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat,

dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan,

memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau

meningkatkan kemanfaatan bangunan.

5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang

menggunakan layanan Jasa Konstruksi.

6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi

kepada Penyedia Jasa.

www.peraturan.go.id

-3- 2017, No.11

8. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen

kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna

Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa

Konstruksi.

9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan,

keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan

perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan

setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

10. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan

bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah

penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

11. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan

terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan

usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan

kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.

12. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian

sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan

standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar

internasional, dan/atau standar khusus.

13. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan

kompetensi tenaga kerja konstruksi.

14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang

diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk

menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin

Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha

untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -4-

kewenangan daerah otonom.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

a. kejujuran dan keadilan;

b. manfaat;

c. kesetaraan;

d. keserasian;

e. keseimbangan;

f. profesionalitas;

g. kemandirian;

h. keterbukaan;

i. kemitraan;

j. keamanan dan keselamatan;

k. kebebasan;

l. pembangunan berkelanjutan; dan

m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa

Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh,

andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang

berkualitas;

b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi

yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna

Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan

kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang

Jasa Konstruksi;

www.peraturan.go.id

-5- 2017, No.11

d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan

keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan

lingkungan terbangun;

e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang

baik; dan

f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 4

(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:

a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa

Konstruksi nasional;

b. terciptanya iklim usaha yang kondusif,

penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan,

persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan

hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia

Jasa;

c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan;

d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan

produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional;

e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan

peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam

negeri;

f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi;

dan

g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri

teknis terkait.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -6-

Bagian Kedua

Kewenangan

Paragraf 1

Kewenangan Pemerintah Pusat

Pasal 5

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi;

b. mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa

Konstruksi;

c. menyelenggarakan registrasi badan usaha Jasa

Konstruksi;

d. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi perusahaan

Jasa Konstruksi dan asosiasi yang terkait dengan

rantai pasok Jasa Konstruksi;

e. menyelenggarakan pemberian lisensi bagi lembaga

yang melaksanakan sertifikasi badan usaha;

f. mengembangkan sistem rantai pasok Jasa Konstruksi;

g. mengembangkan sistem permodalan dan sistem

penjaminan usaha Jasa Konstruksi;

h. memberikan dukungan dan pelindungan bagi pelaku

usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses

pasar Jasa Konstruksi internasional;

i. mengembangkan sistem pengawasan tertib usaha Jasa

Konstruksi;

j. menyelenggarakan penerbitan izin perwakilan badan

usaha asing dan Izin Usaha dalam rangka penanaman

modal asing;

k. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa

Konstruksi asing dan Jasa Konstruksi kualifikasi

besar;

l. menyelenggarakan pengembangan layanan usaha Jasa

Konstruksi;

www.peraturan.go.id

-7- 2017, No.11

m. mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi

yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara

yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi

nasional;

n. mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa

Konstruksi nasional dan internasional;

o. menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam

pasar Jasa Konstruksi;

p. mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi

nasional;

q. memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha

Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa

Konstruksi internasional; dan

r. menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang

menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;

c. mendorong digunakannya alternatif penyelesaian

sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar

pengadilan; dan

d. mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam

penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan

Jasa Konstruksi;

b. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan

pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -8-

Konstruksi;

c. menyelenggarakan registrasi penilai ahli; dan

d. menetapkan penilai ahli yang teregistrasi dalam hal

terjadi Kegagalan Bangunan.

(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf d, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan standar kompetensi kerja dan

pelatihan Jasa Konstruksi;

b. memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan

kerja konstruksi nasional;

c. menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi

strategis dan percontohan;

d. mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga

kerja konstruksi;

e. menetapkan standar remunerasi minimal bagi tenaga

kerja konstruksi;

f. menyelenggarakan pengawasan sistem sertifikasi,

pelatihan, dan standar remunerasi minimal bagi tenaga

kerja konstruksi;

g. menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi profesi dan

lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi;

h. menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi;

i. menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional

tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan

pelatihan kerja di bidang konstruksi;

j. menyelenggarakan penyetaraan tenaga kerja

konstruksi asing; dan

k. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk

melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang

belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang

dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan

dan pelatihan.

(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf e, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. mengembangkan standar material dan peralatan

www.peraturan.go.id

-9- 2017, No.11

konstruksi, serta inovasi teknologi konstruksi;

b. mengembangkan skema kerja sama antara institusi

penelitian dan pengembangan dan seluruh pemangku

kepentingan Jasa Konstruksi;

c. menetapkan pengembangan teknologi prioritas;

d. memublikasikan material dan peralatan konstruksi

serta teknologi konstruksi dalam negeri kepada seluruh

pemangku kepentingan, baik nasional maupun

internasional;

e. menetapkan dan meningkatkan penggunaan standar

mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar

Nasional Indonesia;

f. melindungi kekayaan intelektual atas material dan

peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi hasil

penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan

g. membangun sistem rantai pasok material, peralatan,

dan teknologi konstruksi.

(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pemerintah Pusat memiliki

kewenangan:

a. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas

dan bertanggung jawab dalam pengawasan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa

Konstruksi;

c. memfasilitasi penyelenggaraan forum Jasa Konstruksi

sebagai media aspirasi masyarakat Jasa Konstruksi;

d. memberikan dukungan pembiayaan terhadap

penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja; dan

e. meningkatkan partisipasi masyarakat yang berkualitas

dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan

Bangunan.

(7) Dukungan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan negara.

(8) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf g, Pemerintah Pusat memiliki

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -10-

kewenangan:

a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi

nasional; dan

b. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi

nasional dan internasional.

Pasal 6

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf a, gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat di daerah memiliki kewenangan:

a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;

b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin

Usaha nasional;

c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa

Konstruksi di provinsi;

d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok

konstruksi di provinsi; dan

e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa

Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar

provinsi.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b, gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat di daerah memiliki kewenangan:

a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia

Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja

Konstruksi; dan

c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan

dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf c, gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan

pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan

pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa

Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.

www.peraturan.go.id

-11- 2017, No.11

(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf d, gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat di daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan

pengawasan:

a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;

b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan

c. upah tenaga kerja konstruksi.

(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf e, gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat di daerah memiliki kewenangan:

a. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material,

peralatan, dan teknologi konstruksi;

b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan

pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh

pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;

c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;

d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber material konstruksi; dan

e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan

peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

(6) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf f, gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat di daerah memiliki kewenangan:

a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa

Konstruksi provinsi;

b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi

yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam

pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi;

dan

c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi

yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam usaha

penyediaan bangunan.

(7) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf g, gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat di daerah memiliki kewenangan mengumpulkan data

dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -12-

Paragraf 2

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa

Konstruksi meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan

b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan

daerah provinsi.

Paragraf 3

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada suburusan

Jasa Konstruksi meliputi:

a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan

daerah kabupaten/kota;

c. penerbitan Izin Usaha nasional kualifikasi kecil, menengah,

dan besar; dan

d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib

pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa

Konstruksi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan

kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai

dengan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

-13- 2017, No.11

BAB IV

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan

b. bentuk dan kualifikasi usaha.

Paragraf 2

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 12

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;

b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan

c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

Pasal 13

(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

a. umum; dan

b. spesialis.

(2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara

lain:

a. arsitektur;

b. rekayasa;

c. rekayasa terpadu; dan

d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.

(3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat

spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -14-

antara lain:

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan

b. pengujian dan analisis teknis.

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi

Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengkajian;

b. perencanaan;

c. perancangan;

d. pengawasan; dan/atau

e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi

Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. survei;

b. pengujian teknis; dan/atau

c. analisis.

Pasal 14

(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

a. umum; dan

b. spesialis.

(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

antara lain:

a. instalasi;

b. konstruksi khusus;

c. konstruksi prapabrikasi;

d. penyelesaian bangunan; dan

e. penyewaan peralatan.

(4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan

Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud

www.peraturan.go.id

-15- 2017, No.11

pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembangunan;

b. pemeliharaan;

c. pembongkaran; dan/atau

d. pembangunan kembali.

(5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan

Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu

dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 15

(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

a. bangunan gedung; dan

b. bangunan sipil.

(2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan

Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. rancang bangun; dan

b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 16

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15

dilakukan dengan memperhatikan perubahan klasifikasi produk

konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan

layanan usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 17

(1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha

rantai pasok sumber daya konstruksi.

(2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, sifat, klasifikasi, layanan

usaha, perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha, dan usaha

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -16-

rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Paragraf 3

Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Pasal 19

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan

atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum.

Pasal 20

(1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 terdiri atas:

a. kecil;

b. menengah; dan

c. besar.

(2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:

a. penjualan tahunan;

b. kemampuan keuangan;

c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

(3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi

pasar usaha Jasa Konstruksi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

-17- 2017, No.11

Bagian Kedua

Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

Pasal 21

(1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a

hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada

segmen pasar yang:

a. berisiko kecil;

b. berteknologi sederhana; dan

c. berbiaya kecil.

(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang

sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 22

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b hanya

dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar

yang:

a. berisiko sedang;

b. berteknologi madya; dan/atau

c. berbiaya sedang.

Pasal 23

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum

dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat

menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

a. berisiko besar;

b. berteknologi tinggi; dan/atau

c. berbiaya besar.

Pasal 24

(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi menggunakan

anggaran pendapatan dan belanja daerah serta memenuhi

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -18-

kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi

sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai

dengan sedang, Pemerintah Daerah provinsi dapat membuat

kebijakan khusus.

(2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa

Konstruksi daerah; dan/atau

b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai segmentasi pasar serta kriteria

risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

(1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa

Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha

Perseorangan.

(2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan

Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

Paragraf 2

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan Izin Usaha

Pasal 27

Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota kepada usaha orang perseorangan yang

www.peraturan.go.id

-19- 2017, No.11

berdomisili di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 28

Izin Usaha sebagaimana dimasud dalam Pasal 26 ayat (2)

diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada

badan usaha yang berdomisili di wilayahnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan berlaku

untuk melaksanakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi di

seluruh wilayah Republik Indonesia.

(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 dan Pasal 28 membentuk peraturan di

daerah mengenai Izin Usaha dan Tanda Daftar Usaha

Perseorangan.

Paragraf 3

Sertifikat Badan Usaha

Pasal 30

(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi

wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.

(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi

oleh Menteri.

(3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a. jenis usaha;

b. sifat usaha;

c. klasifikasi usaha; dan

d. kualifikasi usaha.

(4) Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi

mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga

Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -20-

usaha terakreditasi.

(5) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan

oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi

persyaratan:

a. jumlah dan sebaran anggota;

b. pemberdayaan kepada anggota;

c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan

e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

(6) Setiap asosiasi badan usaha yang mendapatkan akreditasi

wajib menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan

Menteri.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi

badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

akreditasi asosiasi badan usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Tanda Daftar Pengalaman

Pasal 31

(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap

badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan

besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada

Menteri.

(2) Registrasi pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.

(3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling sedikit memuat:

a. nama paket pekerjaan;

b. Pengguna Jasa;

c. tahun pelaksanaan pekerjaan;

d. nilai pekerjaan; dan

e. kinerja Penyedia Jasa.

(4) Pengalaman yang diregistrasi ke dalam tanda daftar

pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

www.peraturan.go.id

-21- 2017, No.11

merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi

yang sudah melalui proses serah terima.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi pengalaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dan Usaha

Perseorangan Jasa Konstruksi Asing

Pasal 32

Badan usaha Jasa Konstruksi Asing atau usaha perseorangan

Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa

Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

a. kantor perwakilan; dan/atau

b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja

sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.

Pasal 33

(1) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

huruf a wajib:

a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara

dengan kualifikasi besar;

b. memiliki izin perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi

asing;

c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha

Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang

memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa

Konstruksi di Indonesia;

d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia

daripada tenaga kerja asing;

e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai

pimpinan tertinggi kantor perwakilan;

f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi

konstruksi dalam negeri;

g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien,

berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -22-

lokal;

h. melaksanakan proses alih teknologi; dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Izin perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi,

kesamaan layanan, dan tanggung renteng.

Pasal 34

(1) Ketentuan mengenai kerja sama modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka

kerja sama modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

huruf b harus memenuhi persyaratan kualifikasi besar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c.

(3) Badan usaha Jasa Konstruksi yang dibentuk dalam rangka

kerja sama modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib memiliki Izin Usaha.

(4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan

oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin perwakilan, tata

cara kerja sama operasi, dan penggunaan lebih banyak tenaga

kerja Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

huruf b, huruf c, huruf d, dan pemberian Izin Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) diatur dalam

Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

-23- 2017, No.11

Bagian Kelima

Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 36

(1) Pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan melalui Usaha

Penyediaan Bangunan.

(2) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas Usaha Penyediaan Bangunan gedung

dan Usaha Penyediaan Bangunan sipil.

(3) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibiayai melalui investasi yang bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah;

c. badan usaha; dan/atau

d. masyarakat.

(4) Perizinan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Usaha Penyediaan

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keenam

Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Pasal 37

(1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan

pengembangan usaha berkelanjutan.

(2) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan tata kelola usaha yang baik; dan

b. memiliki tanggung jawab profesional termasuk

tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.

(3) Pengembangan usaha berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan oleh asosiasi badan usaha

Jasa Konstruksi.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -24-

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdiri atas

penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi dan

penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan.

(2) Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau

melalui pengikatan Jasa Kontruksi.

(3) Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau

melalui perjanjian penyediaan bangunan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha

Jasa Konstruksi yang dikerjakan sendiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan penyelenggaraan Usaha

Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Pengikatan Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Pengikatan Para Pihak

Pasal 39

(1) Para pihak dalam pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:

a. Pengguna Jasa; dan

b. Penyedia Jasa.

www.peraturan.go.id

-25- 2017, No.11

(2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. orang perseorangan; atau

b. badan.

(3) Pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi dilakukan

berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat

dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pengikatan di antara para pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam

Undang-Undang ini.

Paragraf 2

Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 41

Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh Penyedia Jasa

yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

26 sampai dengan Pasal 34.

Pasal 42

(1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari

keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau

seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan

langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tender atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pascakualifikasi,

dan tender cepat.

(3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang

sudah tercantum dalam katalog.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -26-

(4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dalam hal:

a. penanganan darurat untuk keamanan dan

keselamatan masyarakat;

b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat

dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas

atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;

c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut

keamanan dan keselamatan negara;

d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau

e. kondisi tertentu.

(5) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk paket dengan nilai tertentu.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan nilai

tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa

dalam pengikatan hubungan kerja Jasa Konstruksi

dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. kesesuaian antara bidang usaha dan ruang lingkup

pekerjaan;

b. kesetaraan antara kualifikasi usaha dan beban kerja;

c. kinerja Penyedia Jasa; dan

d. pengalaman menghasilkan produk konstruksi sejenis.

(2) Dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi

Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi

pada jenjang jabatan ahli, Pengguna Jasa harus

memperhatikan standar remunerasi minimal.

(3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada

www.peraturan.go.id

-27- 2017, No.11

pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender

atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan

penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44

diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 46

(1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan

Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja

Konstruksi.

(2) Bentuk Kontrak Kerja Konstruksi dapat mengikuti

perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup

uraian mengenai:

a. para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

b. rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan

rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga

satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

c. masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu

pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung

jawab Penyedia Jasa;

d. hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna

Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan

kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang

diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk

memperoleh informasi dan imbalan jasa serta

kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -28-

e. penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat

kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi

bersertifikat;

f. cara pembayaran, memuat ketentuan tentang

kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan

pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk

di dalamnya jaminan atas pembayaran;

g. wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung

jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang

tata cara penyelesaian perselisihan akibat

ketidaksepakatan;

i. pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat

ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja

Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya

kewajiban salah satu pihak;

j. keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang

kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan

para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah

satu pihak;

k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang

kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas

Kegagalan Bangunan dan jangka waktu

pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

l. pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang

kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan

dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

m. pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak

dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal

terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian

atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

n. aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak

dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

o. jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab

hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan

Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan

www.peraturan.go.id

-29- 2017, No.11

Bangunan; dan

p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para

pihak tentang pemberian insentif.

Pasal 48

Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47, Kontrak Kerja Konstruksi:

a. untuk layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan

tentang hak kekayaan intelektual;

b. untuk kegiatan pelaksanaan layanan Jasa Konstruksi,

dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta

pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan

yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan

c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih

teknologi.

Pasal 49

Ketentuan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 berlaku juga dalam Kontrak Kerja

Konstruksi antara Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa.

Pasal 50

(1) Kontrak Kerja Konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan

pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan

bahasa Inggris.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Kontrak

Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kontrak Kerja Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -30-

Bagian Ketiga

Pengelolaan Jasa Konstruksi

Paragraf 1

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa

Pasal 52

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan

Jasa Konstruksi harus:

a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak;

b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,

dan Keberlanjutan; dan

c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan

tertinggi organisasi proyek.

Pasal 53

(1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama

hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang

bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

dan Pasal 14.

(2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang

bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.

(3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa

dengan kualifikasi menengah dan/atau besar

mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang

kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.

(4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak

dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja

Konstruksi.

Pasal 54

(1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa

dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil

pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat

waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja

Konstruksi.

www.peraturan.go.id

-31- 2017, No.11

(2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak

menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat

mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan

kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Paragraf 2

Pembiayaan Jasa Konstruksi

Pasal 55

(1) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa

Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja

Konstruksi.

(2) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

(3) Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:

a. kemampuan membayar; dan/atau

b. komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.

(4) Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a dibuktikan dengan dokumen dari lembaga

perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank,

dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang

disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

(5) Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didukung

dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.

Pasal 56

(1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi

dibuktikan dengan kemampuan membayar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, Pengguna Jasa

wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil

pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat

waktu.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -32-

(2) Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan

tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil

pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai

ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak

Kerja Konstruksi.

(3) Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi

yang dilakukan melalui komitmen atas pengusahaan

produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui

risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan produk Jasa

Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan

kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban

sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan

Penyedia Jasa.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaminan penawaran;

b. jaminan pelaksanaan;

c. jaminan uang muka;

d. jaminan pemeliharaan; dan/atau

e. jaminan sanggah banding.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat

dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan

dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna

Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi,

dan/atau perusahaan penjaminan dalam bentuk bank

garansi dan/atau perjanjian terikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Perubahan atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan dengan memperhatikan dinamika

perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi baik

www.peraturan.go.id

-33- 2017, No.11

nasional maupun internasional.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan perubahan atas jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam

Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Perjanjian Penyediaan Bangunan

Pasal 58

(1) Usaha Penyediaan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 36 ayat (1) dapat dikerjakan sendiri atau oleh pihak

lain.

(2) Dalam hal dikerjakan oleh pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Usaha

Penyediaan Bangunan dilakukan melalui perjanjian

penyediaan bangunan.

(3) Para pihak dalam perjanjian penyediaan bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pihak pertama sebagai pemilik bangunan; dan

b. pihak kedua sebagai penyedia bangunan.

(4) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas:

a. orang perseorangan; atau

b. badan.

(5) Penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Pusat

dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha

dan/atau masyarakat.

(6) Dalam perjanjian penyediaan bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan Jasa Konstruksi

harus dilakukan oleh Penyedia Jasa.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian penyediaan

bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dalam Peraturan Presiden.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -34-

BAB VI

KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN,

DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pasal 59

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna

Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

(2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus

memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan,

pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

c. pelaksanaan suatu proses pembangunan,

pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan

kembali;

d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi;

dan/atau

e. hasil layanan Jasa Konstruksi.

(3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit meliputi:

a. standar mutu bahan;

b. standar mutu peralatan;

c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;

d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

f. standar operasi dan pemeliharaan;

g. pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam

pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

www.peraturan.go.id

-35- 2017, No.11

h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri

teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

(5) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan,

Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa

Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan

gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Bagian Kedua

Kegagalan Bangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

(1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak

memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,

dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,

Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi

pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan

Bangunan.

(2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh penilai ahli.

(3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Menteri.

(4) Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan

Bangunan.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -36-

Paragraf 2

Penilai Ahli

Pasal 61

(1) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)

harus:

a. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja pada jenjang

jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi

produk bangunan yang mengalami Kegagalan

Bangunan;

b. memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana,

dan/atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai

dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami

Kegagalan Bangunan; dan

c. terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Jasa Konstruksi.

(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas antara lain:

a. menetapkan tingkat kepatuhan terhadap Standar

Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan

Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan;

c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak

berfungsinya bangunan;

d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas

Kegagalan Bangunan;

e. melaporkan hasil penilaiannya kepada Menteri dan

instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling

lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal pelaksanaan tugas; dan

f. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri

dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan

Bangunan.

www.peraturan.go.id

-37- 2017, No.11

Pasal 62

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 61 ayat (2) penilai ahli dapat berkoordinasi dengan

pihak berwenang yang terkait.

(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari

salah satu pihak.

Pasal 63

Penyedia Jasa wajib menggant atau memperbaiki Kegagalan

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang

disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilai ahli dan penilaian

Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

sampai dengan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

Pasal 65

(1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan

Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai

dengan rencana umur konstruksi.

(2) Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun,

Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan

Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)

tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan

Jasa Konstruksi.

(3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan

Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah

ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2).

(4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas

Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -38-

dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Kontrak Kerja

Konstruksi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan

pertanggungjawaban Penyedia Jasa atas Kegagalan

Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

(1) Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat

Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu

Kegagalan Bangunan kepada Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan

terjadinya Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 67

(1) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan

ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

BAB VII

TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Klasifikasi dan Kualifikasi

Pasal 68

(1) Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan

bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.

(2) Tenaga Kerja Konstruksi terdiri atas kualifikasi dalam

jabatan:

a. operator;

b. teknisi atau analis; dan

www.peraturan.go.id

-39- 2017, No.11

c. ahli.

(3) Kualifikasi dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memiliki jenjang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi

tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 69

(1) Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan

metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien

sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan

untuk meningkatkan produktivitas kerja.

(3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Pelatihan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan

pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(5) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diregistrasi oleh Menteri.

(6) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan

registrasi terhadap lembaga pendidikan dan pelatihan kerja

yang telah memiliki izin dan/atau terakreditasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi

lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -40-

Bagian Ketiga

Sertifikasi Kompetensi Kerja

Pasal 70

(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa

Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib

mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki

Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan

Standar Kompetensi Kerja.

(4) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.

(5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi.

(6) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji

kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 71

(1) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (5) dapat dibentuk oleh:

a. asosiasi profesi terakreditasi; dan

b. lembaga pendidikan dan pelatihan yang memenuhi

syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Akreditasi terhadap asosiasi profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Menteri kepada asosiasi

profesi yang memenuhi persyaratan:

a. jumlah dan sebaran anggota;

b. pemberdayaan kepada anggota;

c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan

www.peraturan.go.id

-41- 2017, No.11

e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan-undangan.

(3) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari

Menteri.

(4) Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum

terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi

Kerja.

(5) Setiap asosiasi profesi yang mendapatkan akreditasi wajib

menjalankan kewajiban yang diatur dalam Peraturan

Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi

asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

tata cara Menteri melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam

Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Registrasi Pengalaman Profesional

Pasal 72

(1) Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman profesional,

setiap tenaga kerja konstruksi harus melakukan registrasi

kepada Menteri.

(2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan tanda daftar pengalaman profesional.

(3) Tanda daftar pengalaman profesional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. jenis layanan profesional yang diberikan;

b. nilai pekerjaan konstruksi yang terkait dengan hasil

layanan profesional;

c. tahun pelaksanaan pekerjaan; dan

d. nama Pengguna Jasa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi dan tata cara

pemberian tanda daftar pengalaman profesional

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -42-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 73

(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat

Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas

layanan jasa yang diberikan.

(2) Imbalan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam bentuk upah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tenaga Kerja Konstruksi Asing

Pasal 74

(1) Pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki

rencana penggunaan tenaga kerja asing dan izin

mempekerjakan tenaga kerja asing.

(2) Tenaga kerja konstruksi asing dapat melakukan pekerjaan

konstruksi di Indonesia hanya pada jabatan tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang akan

dipekerjakan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memiliki surat tanda registrasi dari

Menteri.

(4) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan berdasarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja

konstruksi asing menurut hukum negaranya.

(5) Tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli wajib

melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi kepada

tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(6) Pengawasan penggunaan tenaga kerja konstruksi asing

dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan

www.peraturan.go.id

-43- 2017, No.11

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi bagi

tenaga kerja konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Tanggung Jawab Profesi

Pasal 75

(1) Tenaga kerja konstruksi yang memberikan layanan Jasa

Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional

terhadap hasil pekerjaannya.

(2) Pertanggungjawaban secara profesional terhadap hasil

layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui

mekanisme penjaminan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 76

(1) Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab

Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:

a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi

nasional;

b. penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa

Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas

provinsi, dan/atau berdampak pada kepentingan

nasional;

c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;

d. pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah

provinsi dalam menyelenggarakan kewenangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -44-

e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah

Pusat.

(2) Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:

a. penetapan pedoman teknis pelaksanaan kebijakan Jasa

Konstruksi nasional di wilayah provinsi;

b. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang

berdampak lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi;

c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan

pengembangan Jasa Konstruksi nasional di wilayah

provinsi; dan

d. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dalam kewenangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Pembinaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

gubernur dan/atau bupati/walikota.

(4) Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah di

kabupaten/kota dilaksanakan melalui:

a. penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi yang

berdampak hanya di wilayah kabupaten/kota; dan

b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan

Jasa Konstruksi nasional di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 77

Dalam melaksanakan pembinan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat

Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Pendanaan

Pasal 78

(1) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 dan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi

kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud

www.peraturan.go.id

-45- 2017, No.11

dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didanai dengan anggaran

pendapatan dan belanja negara.

(2) Penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi

kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah

Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dan Pasal 8 didanai dengan anggaran pendapatan

dan belanja daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 79

(1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa

Konstruksi kepada Menteri yang menjadi satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan suburusan

Jasa Konstruksi kepada gubernur yang menjadi

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 80

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

a. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam

menyelenggarakan Jasa Konstruksi.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -46-

Pasal 81

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada:

a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan

b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

BAB IX

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 83

(1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan

terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi

dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.

(2) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat data dan informasi yang berkaitan

dengan:

a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa

Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;

b. tugas pembinaan di bidang Jasa Konstruksi yang

dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

dan

c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang

dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi.

(3) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi

yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan

data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan

layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelola oleh Pemerintah Pusat.

www.peraturan.go.id

-47- 2017, No.11

(5) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan

pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada

anggaran pendapatan dan belanja negara.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi yang

terintegrasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 84

(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengikutsertakan

masyarakat Jasa Konstruksi.

(2) Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga

yang dibentuk oleh Menteri.

(3) Unsur pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diusulkan dari:

a. asosiasi perusahaan yang terakreditasi;

b. asosiasi profesi yang terakreditasi;

c. institusi pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi

kriteria; dan

d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria.

(4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pengurus lembaga dapat diusulkan dari asosiasi terkait

rantai pasok konstruksi yang terakreditasi.

(5) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan

dari Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Asosiasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diberikan oleh Menteri kepada yang memenuhi

persyaratan:

a. jumlah dan sebaran anggota;

b. pemberdayaan kepada anggota;

c. pemilihan pengurus secara demokratis;

d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -48-

e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(7) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan oleh

lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai

dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau

sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(8) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan dalam

penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilakukan

lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(9) Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagian kewenangan

Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan masyarakat Jasa

Konstruksi dan pembentukan lembaga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 85

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan

penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:

a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan

kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan

masyarakat;

b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya

mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi

terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan

Jasa Konstruksi; dan

c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha

di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan

masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.

(3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

-49- 2017, No.11

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan

upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

(1) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b akan adanya

dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja

dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses

pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau

Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau

menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

(2) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b terkait dengan

kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi,

proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan

berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang

berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dikecualikan dalam hal:

a. terjadi hilangnya nyawa seseorang; dan/atau

b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal 87

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85, partisipasi masyarakat dapat

dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa

Konstruksi.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -50-

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

(1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi

diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk

mencapai kemufakatan.

(2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan,

para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian

sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

(3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum

dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu

persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian

sengketa yang akan dipilih.

(4) Tahapan upaya penyelesaian sengketa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. mediasi;

b. konsiliasi; dan

c. arbitrase.

(5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat

membentuk dewan sengketa.

(6) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan

membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa

dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak

menjadi bagian dari salah satu pihak.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

www.peraturan.go.id

-51- 2017, No.11

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

(1) Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda

Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi.

(2) Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak

memenuhi kewajiban memiliki Izin Usaha yang masih

berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan

Pasal 34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi.

Pasal 90

(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi

tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi

administratif berupa:

a. denda administratif;

b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi; dan/atau

c. pencantuman dalam daftar hitam.

(2) Setiap asosiasi badan usaha yang tidak melakukan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6)

dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan akreditasi; dan/atau

c. pencabutan akreditasi.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -52-

Pasal 91

Setiap badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha orang

perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan

usaha Jasa Konstruksi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pasal 92

Setiap kantor perwakilan badan usaha asing yang tidak

menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;

d. pencantuman dalam daftar hitam;

e. pembekuan izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

Pasal 93

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional

tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jenjang jabatan ahli

yang tidak memperhatikan standar remunerasi minimal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenai sanksi

administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. denda administratif.

Pasal 94

Setiap Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang

terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui

tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi

administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

www.peraturan.go.id

-53- 2017, No.11

Pasal 95

Setiap Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian

pekerjaan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;

dan/atau

d. pembekuan izin.

Pasal 96

(1) Setiap Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak

memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan,

dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi;

d. pencantuman dalam daftar hitam;

e. pembekuan izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang dalam

memberikan pengesahan atau persetujuan melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)

dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi;

d. pencantuman dalam daftar hitam;

e. pembekuan izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -54-

Pasal 97

Setiap penilai ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak

menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pemberhentian dari tugas; dan/atau

c. dikeluarkan dari daftar penilai ahli yang teregistrasi.

Pasal 98

Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti

atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi;

d. pencantuman dalam daftar hitam;

e. pembekuan izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

Pasal 99

(1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa

Konstruksi tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai

sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat

kerja.

(2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang

mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki

Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. denda administratif; dan/atau

b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi.

(3) Setiap lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti

ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenai sanksi

administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

www.peraturan.go.id

-55- 2017, No.11

b. denda administratif;

c. pembekuan lisensi; dan/atau

d. pencabutan lisensi.

Pasal 100

Setiap asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 71 ayat (6) dikenai sanksi administratif

berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembekuan akreditasi; dan/atau

c. pencabutan akreditasi.

Pasal 101

(1) Setiap pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing yang

tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja konstruksi

asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan

mempekerjakan tenaga kerja konstruksi asing yang tidak

memiliki registrasi dari Menteri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 74 ayat (3), dikenai sanksi administratif

berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa

Konstruksi; dan/atau

d. pencantuman dalam daftar hitam.

(2) Setiap tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli yang

tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih

teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5)

dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau

d. pencantuman dalam daftar hitam.

www.peraturan.go.id

2017, No.11 -56-

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai

dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833),

tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha

dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya

lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

dan

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3833), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

www.peraturan.go.id

-57- 2017, No.11

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus

ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-

Undang ini diundangkan.

Pasal 106

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id                 

   
           2. UUD No.16/2018 jasa kontruksi

                   PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.h mempunyai

peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional

untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan

perekonomian nasional dan daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan

pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for

money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan

produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan

berkelanjutan;

c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Bara- ng/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat

kekurangan dan belum menampung perkembangan

kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas

Pengadaan Barang/Jasa yang baik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf- a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

Mengingat :

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara .Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

Pengadaan Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai

oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi

kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut

Kementerian adalah perangkat pemerintah yang

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-3-

3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk

melaksanaka.n tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

atau peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

6. Lembaga Kebijakan Pengadaan. Barang/Jasa Pemerintah

yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga

Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan

merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.

8. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang

memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian

kewenangan dan tanggung jawab penggUnaan anggaran

pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

9. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang

selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan

pengguria anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas

dan fungsi Perangkat Daerah.

10. Pejabat

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4-

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya ‘disingkat

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA

untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.

11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya

disingkat UKPBJ adalah unit kerja di

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi

pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan

oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan

Penyedia.

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat

fungsional/personel yang bertugas melaksanakan

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau

E-purchasing.

14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya

disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat

fungsional/personel yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

15. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa

administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

16. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang

melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak

pemberi pekerjaan.

17. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang

menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

18. Pengelola

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-5-

18. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat

Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang

selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana

Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

20. E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar

elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan

barang/jasa pemerintah.

21. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan

pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya

disingkat APIP adalah aparat yang melakukan

pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi,

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan

tugas dan fungsi Pemerintah.

23. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang

selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh

barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /

Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi

kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

24. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut

Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

25. Kelompok

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-6-

25. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang

melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa den.gan dukungan

anggaran belanja dari APBN/APBD.

26. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara

memperoleh barang/jasa yang • disediakan oleh Pelaku

Usaha.

27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha

dalam berbagai bidang ekonomi.

28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan

barang/jasa berdasarkan kontrak.

29. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau

dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,.

30. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,

pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali

suatu bangunan.

31. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang

membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang

keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

32. Jasa Lainnya adalah jasa non-kon.sultansi atau jasa yang

membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau

keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah

dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan.

33. Harga .

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7-

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS

adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh

PPK.

34. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran

atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik

kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu

pengetahuan dan/atau teknologi.

35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut

E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa

rnelalui sistem katalog elektronik.

36. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

37. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan

Penyedia Jasa Konsultansi.

38. Tender/ Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia

Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari

pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.

39. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk

mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam

keadaan tertentu.

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan

Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rates

juta rupiah).

41. Pengadaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-8-

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode

pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi

yang bernilai paling banyak Rp100.900.000,00 (seratus

juta rupiah).

42. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara

berulang.

43. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan

oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan

yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati

oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

44. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya

disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara

PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Bararig/Jasa atau

pelaksana Swakelola.

45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

47. Usaha

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-9-

47. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

48. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah

jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/

Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga

keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang

pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong

ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan

ekspor Indonesia.

49. Sanksi Daftar Hitam adalah •sanksi yang diberikan kepada

peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti

Pengadaan Barang/Jasa di seluruh

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka

waktu tertentu.

50. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa

yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang

menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai

penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta

signifikan mengurangi dampak negatif terhadap

lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

51. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi

Pengadaan. Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa

paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

52. Keadaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

52. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar

kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

53. Kepala Lembaga adalah Kepala LKPP.

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang

menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

b. Pengadaan. Barang/Jasa yang menggunakan anggaran

belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada

huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian

atau seluruh dananya bersurnber dari pinjaman dalam

negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran

belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada

huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian

atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau

hibah luar negeri.

Pasal 3

(1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini

meliputi:

a. Barang;

b. Pekerjaan Konstruksi;

c. Jasa Konsultansi; dan

d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. Swakelola; dan/atau

b. Penyedia.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA

PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Tujuan. Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4 ,

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a. rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang

yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,

waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;

b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;

c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Usaha Menengah;

d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan

barang/jasa hasil penelitian;

f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;

g. mendorong pemerataan ekonorni; dan

h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian Kedua

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan

Barang/Jasa;

b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih

transparan, terbuka, dan kompetitif;

c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya

manusia Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;

e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta

transaksi elektronik;

f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan

Standar Nasional Indonesia (SNI);

g. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha

Kecil, dan Usaha Menengah;

h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif;

dan

i. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. efisien;

b. efektif;

c. transparan;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

c. transparan;

d. terbuka;

e. bersaing;

f. adil; dan

g. akuntabel.

Bagian Keempat

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa

mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa

tanggung jawab untuk mencapai sasaran,

kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan

Barang/Jasa;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga

kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus

dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan

Pengadaan Barang/Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun

tidak langsung yang berakibat persaingan usaha

tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala

keputusan yang ditetapkan sesuai dengan

kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan

usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan

kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan

wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak

menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,

imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan

dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:

a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada

suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi,

Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan

usaha lain yang mengikuti Tender/ Seleksi yang

sama;

b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan

Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan

Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya,

kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan

terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai

konsultan perencana;

d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai

PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah;

e. PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan baik

langsung maupun tidak langsung mengendalikan

atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/ atau

f. beberapa

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

f. beberapa badan usaha yang mengikuti

Tender/ Seleksi yang sama, dikendalikan baik

langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang

sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari

50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang

saham yang sama.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. PA;

b. KPA;

c. PPK;

d. Pejabat Pengadaan;

e. Pokja Pemilihan;

f. Agen Pengadaan;

g. PjPHP/PPHP;

h. Penyelenggara Swakelola; dan

i. Penyedia.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran

Pasal 9

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki

tugas dan kewenangan:

a. melakukan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk

Tender/ Seleksi ulang gagal;

g. menetapkan PPK;

h. menetapkan Pejabat Pengadaan;

i. menetapkan PjPHP/PPHP;

j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

k. menetapkan tim teknis;

1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan

melalui Sayembara/Kontes;

m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk

metode pemilihan:

1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

Anggaran paling sedikit di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu

Anggaran paling sedikit di atas

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

(2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

sampai dengan huruf f kepada KPA.

Bagian Ketiga

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan

pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta

Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja; dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai

PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Keempat

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja

(KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan

dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit

di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

J menetapkan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;

1. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada PA/ KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

(2) Selain

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan

kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan

pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah

ditetapkan.

(3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan

Barang/Jasa.

Bagian Kelima

Pejabat Pengadaan

Pasal 12

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan

Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan

Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan

Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang

bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Keenam

Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 13

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki

tugas:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk

metode pemilihan:

1. Tender/Penu.njukan Langsung untuk paket

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran

banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus

rupiah); dan

2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk

paling

miliar

paket

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu

Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas

pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah

sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Ketujuh

Agen Pengadaan

Pasal 14

(1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas

Pokja Pemilihan. dan/atau PPK.

(3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur

dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedelapan

Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 15

(1) PjPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g

memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g

memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai

paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Kesembilan

Penyelenggara Swakelola

Pasal 16

(1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf h terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana,

dan/atau Tim Pengawas.

(2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana

kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.

(3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat,

mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan

pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

(4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan

pelaksanaan fisik maupu.n administrasi Swakelola.

Bagian Kesepuluh

Penyedia

Pasal 17

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i

wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa

yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 18

(1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan,

penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran

Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari

APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) setelah

penetapan Pagu Indikatif.

(3) Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari

APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA

Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan

Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (KUA-PPAS).

(4) Perencanaan pengadaan terdiri atas:

a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau

b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

(5) Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

a. penetapan tipe Swakelola;

b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan

c. penyusunan perkiraan biaya/ Rencana Anggaran

Biaya (RAB).

(6) Tipe

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

(6) Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

a terdiri atas:

a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan,

dilaksanakan, dan diawasi oleh

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran;

b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan

diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran dan

dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat

Daerah lain pelaksana Swakelola;

c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan

diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat

Daerah penanggung jawab anggaran dan

dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan

usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan

serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana

Swakelola.

(7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;

c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;

d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan

e. penyusunan biaya pendukung.

(8) Hasil

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

(8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP.

Bagian Kedua

Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 19

(1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK:

a. menggunakan produk dalam negeri;

b. menggunakan produk bersertifikat SNI; dan

c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

(2) Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan

penyebutan merek terhadap:

a. komponen barang/jasa;

b. suku cadang;

c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;

d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau

e. barang/jasa pada Tender Cepat.

Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk

bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

Bagian Ketiga

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 20

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan

berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil;

b. volume barang/jasa;

c. ketersediaan

(3)

(1)

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

c. ketersediaan barang/jasa;

d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau

e. ketersediaan anggaran belanja.

(2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa,

dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket

Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa

lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan

tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di

beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa

yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus

dipisahkan;

c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa

yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh

usaha kecil; dan/atau

d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa

paket dengan maksud menghindari Tender/ Seleksi.

Bagian Keempat

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 21

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada

tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan

Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan

pemilihan Penyedia.

(2) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh

PA/ KPA/PPK dan/atau UKPBJ.

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Kelima

Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 22

(1) Pengumuman RUP Kementerian/ Lembaga dilakukan

setelah penetapan alokasi anggaran belanja.

(2) Pengumuman RUP Perangkat Daerah dilakukan setelah

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

(3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

(4) Pengumuman RUP melalui SIRUP sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat ditambahkan dalam situs web

Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah, papan

pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar,

dan/ atau media lainnya.

(5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat

perubahan/revisi paket pengadaan atau Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA).

BAB ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

BAB V

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Persiapan Swakelola

Pasal 23

(1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola

meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola,

rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB.

(2) Penetapan sasaran pekerjaan Swakelola sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA.

(3) Penetapan Penyelenggara Swakelola dilakukan sebagai

berikut:

a. Tipe I Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh

PA/ KPA;

b. Tipe II Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan

oleh PA/KPA, serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain

pelaksana Swakelola;

c. Tipe III Tim Persiapan dan Tim Pengawas ditetapkan

oleh PA/KPA serta Tim Pelaksana ditetapkan oleh

pimpinan Ormas pelaksana Swakelola; atau

d. Tipe IV Penyelenggara Swakelola ditetapkan oleh

pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana

Swakelola.

(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga

ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan

Kontrak tersendiri.

(5) Tenaga

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

(5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya

dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan

jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh

persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

(6) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui

Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam KAK kegiatan/ subkegiatan/ output.

(7) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok

Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 24

(1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung

berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.

(2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran

Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala

daerah.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Pasal 25

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK

meliputi kegiatan:

a. menetapkan HPS;

b. menetapkan rancangan kontrak;

c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau

d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan

pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi,

dan/ atau penyesuaian harga.

Pasal

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 26

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data

yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak

langsung (overhead cost).

(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(5) HPS digunakan sebagai:

a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran

dan/atau kewajaran harga satuan;

b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran

yang sah dalam Pengadaan Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan

Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih

rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian

negara.

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan

Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan

Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari

kerja sebelum batas akhir untuk:

a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan

pascakualifikasi; atau

b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan

dengan prakualifikasi.

Pasal

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 27

(1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/ Pekerj aan

Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Harga Satuan;

c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

d. Terima Jadi (Turnkey); dan

e. Kontrak Payung.

(2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Waktu Penugasan; dan

c. Kontrak Payung.

(3) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan

ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan

tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;

b. berorientasi kepada keluaran; dan

c. pembayaran didasarkan pada tahapan

produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan

Kontrak.

(4) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga

satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur

pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas

penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang

telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. volume ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat

perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;

b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama

atas realisasi volume pekerjaan; dan

c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh

pekerjaan diselesaikan.

(5) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan

Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1

(satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

(6) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d merupakan Kontrak Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan

dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh

pekerjaan selesai dilaksanakan; dan

b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin

sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

(7) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga

satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa

yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu

pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.

(8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa

Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya

belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/ atau waktu

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum

bisa dipastikan.

(9) Kontrak

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

(9) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun

Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua

belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;

atau

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila

dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)

Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun

Anggaran.

Pasal 28

(1) Bentuk Kontrak terdiri atas:

a. bukti pembelian/pembayaran;

b. kuitansi;

c. Surat Perintah Kerja (SPK);

d. surat perjanjian; dan

e. surat pesanan.

(2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan

Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah).

(4) SPK

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan

nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai

paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) sampai dengan nilai paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan

Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di

atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk

Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di

atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui

E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen

pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara dan/ atau menteri yang

menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam

negeri.

Pasal 29

(1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan

pekerjaan.

(2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai

kontrak untuk usaha kecil;

b. paling ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai

kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa

Konsultansi; atau

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai

kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

(3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan

kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 30

(1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a. Jaminan Penawaran;

b. Jaminan Sanggah Banding;

c. Jaminan Pelaksanaan;

d. Jaminan Uang Muka; dan

e. Jaminan Pemeliharaan.

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan

Pekerjaan Konstruksi.

(3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa bank garansi atau surety bond.

(4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

bersifat:

a. tidak bersyarat;

b. mudah dicairkan; dan

c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat

14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah

pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang

diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

(5) Pengadaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

(5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan

Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan

Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.

(6) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan,

Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang

menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan,

dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat

digunakan untuk semua jenis Jaminan.

(7) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan

lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk

mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang lembaga

pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang

memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di

Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 31

(1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling

sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah).

(2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen)

dari nilai total HPS.

(3) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan

Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen)

dari nilai Pagu Anggaran.

Pasal

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

. - 37 -

Pasal 32

(1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai total

HPS.

(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan

Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (2) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu

Anggaran.

Pasal 33

(1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua

ratus juta rupiah).

(2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak diperlukan, dalam hal:

a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah

dikuasai oleh Pengguna; atau

b. Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing.

(3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai

berikut:

a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%

(delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus

persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar

5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80%

(delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total

HPS.

(4) Besaran

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

(4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan

terintegrasi adalah sebagai berikut:

a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh

persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari

nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar

5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau

b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh

persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan

Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu

Anggaran.

(5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah

terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau

serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 34

(1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK

senilai uang muka.

(2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional

sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Pasal 35

(1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan

Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa

pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi

pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand

Over).

(2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa

pemeliharaan selesai.

(3) Besaran

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

(3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima

persen) dari nilai kontrak.

Pasal 36

(1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan

penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai

dengan ketentuan dalam Kontrak.

(2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara

sah oleh produsen.

Pasal 37

(1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak

dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak

berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan

ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum

dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan

Dokumen Pemilihan; dan

b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus

dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen

Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Kontrak.

(2) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian

harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak

Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari

18 (delapan belas) bulan;

b. penyesuaian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada

huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas)

sejak pelaksanaan pekerjaan;

c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh

kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen

keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost),

dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum

dalam penawaran;

d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai

dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam

Kontrak;

e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan

yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks

penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;

f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru

sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat

diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga

belas) sejak adendum kontrak tersebut

ditandatangani; dan

g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan

Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan

Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal

kontrak dan realisasi pekerjaan.

Pasal 38

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender Cepat; dan

e. Tender.

(2) E-purchasing

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

(2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam

katalog elektronik.

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Barang/ Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya

untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) meliputi:

a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak

untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang

dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;

b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan

Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi,

pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan

Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta

keluarganya serta tamu negara setingkat kepala

negara/ kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain

bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan

satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan

tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang

secara keseluruhan tidak dapat

direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

d. Barang/

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha

yang mampu;

e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang

meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk

yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam

rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk

secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan

peningkatan ketahanan pangan;

f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di

lingkungan perumahan bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh

pengembang yang bersangkutan;

g. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh

pemegang hak paten, atau pihak yang telah

mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak

yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan

izin dari pemerintah; atau

h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

setelah dilakukan Tender ulang mengalami

kegagalan.

(6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I)

huruf d dilaksanakan dalam hal:

a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat

ditentukan secara rinci; dan

b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem

Informasi Kinerja Penyedia.

(7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode

pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 39

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

a. Sistem Nilai;

b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau

c. Harga Terendah.

(2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

(3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis

digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor

umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya

pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi

tertentu.

(4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di

antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 40

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya dilakukan dengan:

a. 1 (satu) file;

b. 2 (dua) file; atau

c. 2 (dua) tahap.

(2) Metode satu file digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.

(3) Metode

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 44

(3) Metode dua file digunakan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang

memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.

(4) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa. Lainnya yang

memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan

pasti;

b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem

dan desain penerapan teknologi yang berbeda;

c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis

berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang

diajukan; dan/atau

d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Pasal 41

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Seleksi;

b. Pengadaan Langsung; dan

c. Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling

sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang

bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam

keadaan tertentu.

(5) Kriteria ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1

(satu) Pelaku Usaha yang mampu;

b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1

(satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau

pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;

c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi

konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter

yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk

menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari

pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan

dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak

dapat ditunda; atau

d. Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia

Jasa Konsultansi yang sama.

(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk

Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua)

kali.

Pasal 42

(1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi

dilakukan dengan:

a. Kualitas dan Biaya;

b. Kualitas;

c. Pagu Anggaran; atau

d. Biaya Terendah.

(2) Metode

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

(2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk

pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli,

dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan

dengan pasti dalam KAK.

(3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang

ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu

penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan

pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa

Konsultansi Perorangan.

(4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk

ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan

dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh

melebihi Pagu Anggaran.

(5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk

pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan

standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 43

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada

pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan

Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan

metode satu file.

(2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada

pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Seleksi

menggunakan metode dua file.

Pasal 44

(1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan

usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.

(2) Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau

prakualifikasi.

(3) Pascakualifikasi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

(3) Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan

pemilihan sebagai berikut:

a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks; atau

b. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

(4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan

evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem

gugur.

(5) Prakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan

sebagai berikut:

a. Tender Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;

b. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau

c. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Jasa

Konsultansi Perorangan/Jasa Lainnya.

(6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran

dengan menggunakan metode:

a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/ Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk

Penyedia Jasa Konsultansi.

(7) Hasil prakualifikasi menghasilkan:

a. daftar peserta Tender Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya; atau

b. daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi.

(8) Dalam

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

(8) Dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem

Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian

kualifikasi.

(9) Pokja Pemilihan dilarang menarnbah persyaratan

kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

(10) Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi

tinggi, mengguna.kan peralatan yang didesain khusus,

dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana

cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan

Barang/Jasa.

Pasal 45

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan

berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan

dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 46

Dokumen Pemilihan terdiri atas:

a. Dokumen Kualifikasi; dan

b. Dokumen Tender/ Seleksi/ Penunjukan Langsung/

Pengadaan Langsung.

BAB ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

BAB VI

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI

SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 47

(1) Pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut:

a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain

dan/atau tenaga ahli;

b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50%

(lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan

c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa

melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan

dalam Peraturan Presiden ini.

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerj a sama dengan

Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain

pelaksana Swakelola; dan

b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim

Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan

kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Pelaksanaan Swakelola tipe III dilakukan berdasarkan

Kontrak PPK dengan pimpinan Ormas.

(4) Pelaksanaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan

Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat.

(5) Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), tipe III sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), dan tipe IV sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak

sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh

melalui Penyedia.

Bagian Kedua

Pembayaran Swakelola

Pasal 48

Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pasal 49

(1) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan

Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara

berkala.

(2) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola

kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima.

(3) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara

berkala.

BAB ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI

PENYEDIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

a. Pelaksanaan Kualifikasi;

b. Pengumuman dan/atau Undangan;

c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;

d. Pemberian Penjelasan;

e. Penyampaian Dokumen Penawaran;

f. Evaluasi Dokumen Penawaran;

g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan

h. Sanggah.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi

ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

(3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan

klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan

biaya setelah masa sanggah selesai.

(4) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi

Kinerja Penyedia;

peserta hanya memasukan penawaran harga;

c. evaluasi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi;

dan

d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran

terendah.

(5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk

barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan

nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri,

kepala lembaga, atau kepala daerah.

(6) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan

mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan

disertai negosiasi teknis maupun harga.

(7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai

berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia

untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang

menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan

klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada

Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang

menggunakan SPK.

(8) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP

diumumkan.

(9) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus

ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat

dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/ L; atau

b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pelaksanaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

(10) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu

melalui aplikasi SIRUP.

(11) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode

penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

Bagian Kedua

Tender/Seleksi Gagal

Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada

peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi;

atau

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari

3 (tiga) peserta.

(2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen

penawaran setelah ada pemberian waktu

perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan

atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Presiden ini;

e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN);

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak

sehat;

g. seluruh

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau

i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

(3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh

Pokja Pemilihan.

(4) Tender/ Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dinyatakan oleh PA/ KPA.

(5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera

melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang

lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/ Seleksi

dilanjutkan; atau

b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang

lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses

Penunjukan Langsung.

(6) Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera

melakukan:

a. evaluasi penawaran ulang;

b. penyampaian penawaran ulang; atau

c. Tender/Seleksi ulang.

(7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan

kesalahan evaluasi penawaran.

(8) Penyampaian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

(8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/ Seleksi

gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan

huruf h.

(9) Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf c, dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c,

huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.

(10) Dalam hal Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dimaksud

pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan

PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan

kriteria:

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan

Tender/ Seleksi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kontrak

Pasal 52

(1) Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

a. Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ);

b. Penandatanganan Kontrak;

c. Pemberian uang muka;

d. Pembayaran prestasi pekerjaan;

e. Perubahan Kontrak;

f. Penyesuaian harga;

g. Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak;

h. Pemutusan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

h. Pemutusan Kontrak;

i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/ atau

j. Penanganan Keadaan Kahar.

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau

menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal

belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia

anggaran belanja yang dapat mengakibatkan

dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk

kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Bagian Keempat

Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 53

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada

Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang

muka, retensi, dan denda.

(2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5%

(lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan

Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa

Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

(3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan

kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus

dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor

se suai dengan realisasi pekerjaannya.

(4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam

bentuk:

a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran b e rd a sarkan tahapan penyele saian

pekerjaan / termin; atau

c. pembayaran

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian

pekerjaan.

(5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan

untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya

dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum

barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan

jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.

(6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau

bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari

hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah

dicantumkan dalam Kontrak.

(7) Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima

Perubahan Kontrak

Pasal 54

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan

pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau

spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen

Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan

perubahan kontrak, yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum

dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi

lapangan; dan/ atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak,

perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan

penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%

(sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam

Kontrak awal.

Bagian Keenam

Keadaan Kahar

Pasal 55

(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak

dapat dihentikan.

(2) Dalam hal pelaksandan Kontrak dilanjutkan, para pihak

dapat melakukan perubahan kontrak.

(3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak

disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun

Anggaran.

(4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur

dalam Kontrak.

Bagian Ketujuh

Penyelesaian Kontrak

Pasal 56

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan

sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK

menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan

pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan.

(2) Pemberian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

(2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya

mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan

sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan

perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

(3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Bagian Kedelapan

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 57

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai

dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk

serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang

diserahkan.

(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah

Terima.

Pasal 58

(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.

(2) PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan

pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang

akan diserahterimakan.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dituangkan dalam Berita Acara.

BAB ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

BAB VIII

PENGADAAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa

Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 59

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk

keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga

negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau

luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan

harus dilakukan segera.

(2) Keadaan darurat meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana

sosial;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik;

d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial,

perkembangan situasi politik dan keamanan di luar

negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan

pemerintah asing yang memiliki dampak langsung

terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara

Indonesia di luar negeri; dan/atau

e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain

yang terkena bencana.

(3) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Keadaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

(4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan

transisi darurat ke pemulihan.

(5) Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat

yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan

memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan

Barang/Jasa sejenis.

(6) Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan

penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan

pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan

darurat.

(7) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi

dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan

dapat melewati masa keadaan darurat.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Pasal 60

(1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri

berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden

ini.

(2) Dalam hal ketentuan dalam Peraturan Presiden

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat

dilaksanakan, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

menyesuaikan dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa

di negara setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan

Barang/Jasa di Luar Negeri diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar

negeri setelah berkonsultasi dengan LKPP.

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Bagian Ketiga

Pengecualian

Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini

adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan

Umum;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan

berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas

kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai

dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan

Layanan Umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d

diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 62

(1) Penelitian dilakukan oleh:

a. PA/ KPA pada Kementerian/Lembaga/Perangkat

Daerah sebagai penyelenggara penelitian; dan

b. pelaksana penelitian.

(2) Penyelenggara

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

(2) Penyelenggara penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:

a. menetapkan rencana strategis penelitian yang

mengacu pada arah pengembangan penelitian

nasional;

b. menetapkan program penelitian tahunan yang

mengacu pada rencana strategis penelitian dan/atau

untuk mendukung perumusan dan penyusunan

kebijakan pembangunan nasional; dan

c. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan

penelitian.

(3) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai

Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil

Negara;

b. Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;

c. Perguruan Tinggi;

d. Ormas; dan/atau

e. Badan Usaha.

(4) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan.

(5) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian.

(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian

yang bersifat khusus.

(7) Penelitian dapat menggunakan anggaran belanj a

dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari

1 (satu) penyelenggara penelitian.

(8) Penelitian dapat dilakukan dengan kontrak penelitian

selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu)

Tahun Anggaran.

(9) Pembayaran

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

(9) Pembayaran pelaksanaan penelitian dapat dilakukan

secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak

penelitian.

(10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9)

dilakukan berdasarkan produk keluaran sesuai ketentuan

dalam kontrak penelitian.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan

tinggi.

Bagian Kelima

Tender/Seleksi Internasional dan

Dana Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

Pasal 63

(1) Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk:

a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling

sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun

rupiah);

b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling

sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh

miliar rupiah);

c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling

sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima

miliar rupiah); atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga

Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

(2) Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai

kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku

Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi

persyaratan.

(3) Badan Usaha

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

(3) Badan usaha asing yang mengikuti Tender/ Seleksi

Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha

nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau

bentuk kerja sama lainnya.

(4) Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama

dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku

cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

(5) Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Konsultansi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui

Tender/ Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan situs web

komunitas internasional.

(6) Dokumen Pemilihan melalui Tender/ Seleksi Internasional

paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa

Indonesia dan Bahasa Inggris.

(7) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap

Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.

(8) Pembayaran Kontrak melalui Tender/Seleksi Internasional

dapat menggunakan mata uang rupiah dan/ atau sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang

pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau

hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam

perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar

negeri.

(2) Proses ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

(2) Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang

pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat

dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman

luar negeri (advance procurement).

(3) Dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

BAB IX

USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,

DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Usaha Kecil

Pasal 65

(1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

(2) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas

peran serta usaha kecil.

(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyakbanyaknya

paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan

prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan

sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

(4) Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar

lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya

bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang

menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi

oleh usaha kecil.

(5) LKPP dan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah

memperluas peran serta usaha kecil dengan

mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam

katalog elektronik.

(6) Penyedia

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

(6) Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan

dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil

dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja

sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki

kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pasal 66

(1) Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah wajib

menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang

bangun dan perekayasaan nasional.

(2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta

yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot

Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat

puluh persen).

(3) Perhitungan TKDN dan BMP sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Ketentuan sebagaimana,dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan

Dokumen Pemilihan.

(5) Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal:

a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam

negeri; atau

b. volume produksi dalam negeri tidak mampu

memenuhi kebutuhan.

(6) LKPP

(3)

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

(6) LKPP dan/ atau Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah

Daerah memperbanyak pencantuman produk dalam

negeri dalam katalog elektronik.

Pasal 67

(1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam

negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga

yang dapat diterima.

(2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan

Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang

memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima

persen).

Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua

puluh lima persen).

Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang

dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5%

(tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran

terendah dari badan usaha asing.

(6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga

penawaran yang telah memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis.

(7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah

Hasil Evaluasi Akhir (HEA).

(8) HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 — KP) x HP dengan:

KP = TKDN x preferensi tertinggi

KP adalah Koefisien Preferensi

HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.

(9) Dalam

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

(9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan

HEA terendah yang sama, penawar dengan. TKDN lebih

besar ditetapkan sebagai pemenang.

Bagian Ketiga

Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 68

(1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan

memperhatikan aspek berkelanjutan.

(2) Aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang/jasa

sepanjang usia barang/jasa tersebut;

b. aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil,

jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan

komunitas/usaha lokal, kesetaraan, dan

keberagaman; dan

c. aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan

dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara,

kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan

sumber daya alam sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(3) Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:

a. PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan

Pengadaan Barang/Jasa;

b. PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan

rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa;

dan

c. Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen

Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pemilihan.

BAB ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Pasal 69

(1) Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan

secara elektronik menggunakan sistem informasi yang

terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

dan sistem pendukung.

(2) LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung.

Pasal 70

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan

memanfaatkan E-marketplace.

(2) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan

infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia

berupa:

a. Katalog Elektronik;

b. Toko Daring; dan

c. Pemilihan Penyedia.

(3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan,

membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Dalam

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat

bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.

(5) Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan

peta jalan pengembangan E-marketplace Pengadaan

Barang/Jasa.

Pasal 71

(1) Ruang lingkup SPSE terdiri atas:

a. Perencanaan Pengadaan;

b. Persiapan Pengadaan;

c. Pemilihan Penyedia;

d. Pelaksanaan Kontrak;

e. Serah Terima Pekerjaan;

f. Pengelolaan Penyedia; dan

g. Katalog Elektronik.

(2) SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

interkoneksi dengan sistem informasi perencanaan,

penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem

informasi lain yang terkait dengan SPSE.

(3) Sistem pendukung SPSE meliputi:

a. Portal Pengadaan Nasional;

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengadaan

Barang/Jasa;

c. Pengelolaan advokasi dan penyelesaian

permasalahan hukum;

d. Pengelolaan peran serta masyarakat;

e. Pengelolaan sumber daya pembelajaran; dan

f. Monitoring dan Evaluasi.

Pasal

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Pasal 72

(1) Katalog elektronik dapat berupa katalog elektronik

nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog

elektronik lokal.

(2) Katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis,

TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri

hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya

terkait barang/jasa.

(3) Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog

elektronik dilaksanakan oleh

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LKPP.

(4) Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan

metode:

a. Tender; atau

b. Negosiasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan. Peraturan Kepala Lembaga.

Bagian Kedua

Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 73

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara

elektronik.

(2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan

Barang/Jasa dan infrastrukturnya;

b. pelaksanaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna

seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa;

dan

c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan

oleh pemangku kepentingan.

(3) LKPP menetapkan standar layanan, kapasitas, dan

keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung.

(4) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan layanan

pengadaan secara elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi layanan

pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

BAB XI

SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 74

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri

atas:

a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan

Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

b. Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional

Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia di

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian

Negara Republik Indonesia; dan/atau

c. personel selain yang dimaksud pada huruf a dan

huruf b.

(2) Sumber

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

(2) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (1)

huruf c memiliki kompetensi di bidang Pengadaan

Barang/Jasa.

(3) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di

UKPBJ.

(4) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau

rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan,

PjPHP/PPHP dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Bagian Kedua

Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 75

(1) Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah membentuk

UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan

pengadaan barang/jasa pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:

a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

c. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa;

d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau

bimbingan teknis; dan

e. pelaksanaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

(3) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk

struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat

dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

BAB XII

PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,

DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pengawasan Internal

Pasal 76

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan

pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat

pengawasan internal pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan,

evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan,

pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima

pekerjaan.

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

meliputi:

a. pernenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;

b. kepatuhan terhadap peraturan;

c. pencapaian TKDN;

d. penggunaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

d. penggunaan produk dalam negeri;

e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha

kecil; dan

f. Pengadaan Berkelanjutan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait

dan/atau lembaga yang mempunyai tugas

menyelenggarakan urus an p eme rin tah an di bid ang

pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan

nasional.

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Kedua

Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 77

Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP

disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan

masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.

APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada

menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Menteri/ kepala lembaga/ kepala daerah melaporkan

kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini

adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.

(6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi

masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(7) LKPP

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

(7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan

Barang/Jasa.

Bagian Ketiga

Sanksi

Pasal 78

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang

dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia

adalah:

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak

benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan

dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta

lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;

atau

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat

diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja

Pemilihan/Agen Pengadaan.

(2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah

menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah

pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum

penandatanganan Kontrak.

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi

adalah:

a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan

pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam

masa pemeliharaan;

b. menyebabkan kegagalan bangunan;

c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;

d. melakukan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil

pekerjaan berdasarkan hasil audit;

e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai

dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan

Kontrak.

(4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. sanksi pencairan jaminan;

c. Sanksi Daftar Hitarn;

d. sanksi ganti kerugian; dan/atau

e. sanksi denda.

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi

digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan

Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua)

tahun;

b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan

Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu)

tahun;

c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran

dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan

Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan

Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu)

tahun;

e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi

ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan;

atau

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Pasal 79

(1) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/ KPA

atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen

Pengadaan.

(2) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/ KPA

atas usulan Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/Agen

Pengadaan.

(3) Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5)

huruf d, ditetapkan oleh PA/ KPA atas usulan PPK.

(4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh

PPK dalam Kontrak sebesar 1%0 (satu permil) dari nilai

kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari

keterlambatan.

(5) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

(6) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (3) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 80

(1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang

dikenakan sanksi dalam proses katalog berupa :

a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak

benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan

dalam Dokumen Pemilihan;

b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta

lain untuk mengatur harga penawaran;

c. terindikasi

PRESIDEN

REPUEILIK INDONESIA

- 80

c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia;

d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat

diterima Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan; atau

e. mengundurkan diri atau tidak menandatangani

kontrak katalog.

(2) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi

dalam proses. E-purchasing berupa tidak memenuhi

kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau

surat pesanan.

(3) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dikenakan:

a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;

b. Sanksi Daftar Hitam;

c. sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi

E-purchasing; dan/atau

d. sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog

elektronik.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan

sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar

Hitam selama 2 (dua) tahun;

b. ayat (1) huruf d dan huruf e dikenakan Sanksi Daftar

Hitam selama 1 (satu) tahun;

c. ayat (2) atas pelanggaran surat pesanan dikenakan

sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi

E-purchasing selama 6 (enam) bulan; atau

d. ayat (2) atas pelanggaran kontrak pada katalog

elektronik dikenakan sanksi penurunan pencantuman

Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.

(5) Pengenaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

(5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah

atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen

Pengadaan dan/atau PPK.

Pasal 81

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat (1)

huruf a sampai huruf c, UKPBJ melaporkan secara pidana.

Pasal 82

(1) Sanksi administratif dikenakan kepada

PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/

PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang

menjadi kewajibannya.

(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat

dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat

Peng4daan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti

melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi

Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau

Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Bagian Keempat

Daftar Hitam Nasional

Pasal 83

(1) PA/KPA menyampaikan identitas peserta

pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam

kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan

pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam

Daftar Hitam Nasional.

(2) LKPP menyelenggarakan. Daftar Hitam Nasional.

Bagian Kelima

Pelayanan Hukurn Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 84

(1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib

memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan

Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum

terkait Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan

pengadilan.

(3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk Penyedia, Ormas, kelompok

masyarakat penyelenggara swakelola, dan Pelaku Usaha

yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.

Bagian

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Bagian Keenam

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 85

(1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia

dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui

layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau

penyelesaian melalui pengadilan.

(2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa

kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

(1) Menteri/ kepala lembaga dapat menindaklanjuti

pelaksanaan Peraturan Presiden ini untuk pengadaan

yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri/peraturan

kepala lembaga.

(2) Kepala Daerah dapat menindaklanjuti pelaksanaan

Peraturan Presiden ini untuk pengadaan yang dibiayai

APBD dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Pasal 87

(1) LKPP mengembangkan sistem dan kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa se suai dengan perkembangan dan

kebutuhan, dengan mempertimbangkan tujuan,

kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Hasil pengembangan sistem dan kebijakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan

Kepala Lembaga.

BAB ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku:

a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat

31 Desember 2020;

b. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat

oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b wajib memiliki

sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa

paling lambat 31 Desember 2023;

c. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat

oleh personel lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74

ayat (1) huruf c wajib memiliki sertifikat kompetensi di

bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat

31 Desember 2023;

d. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki

Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan

Barang/Jasa sepanjang belum memiliki sertifikat

kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sampai

dengan 31 Desember 2023.

Pasal

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

1. Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan

dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Bara.ng/Jasa Pemerintah.

2. Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, tetap berlaku sampai dengan

berakhirnya Kontrak.

Pasal 90

(1) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

di bidang industri pertahanan.

(2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai syarat dan tata

cara pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan

belum ada, Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan

Keamanan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Presiden ini.

BAB ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. jenis dan uraian barang/jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3;

b. pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8;

c. Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14;

d. perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18;

e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21;

f. persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23, dan pelaksanaan Swakelola sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47;

g. persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

h. jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27;

i. metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38, dan Jasa Konsultansi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41;

metode evaluasi penawaran Penyedia

Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa

Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

k. metode

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

k. metode penyampaian dokumen penawaran dalam

pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,

dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43;

1. kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44;

m. jadwal pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 45;

n. dokumen pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46;

o. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

sampai dengan Pasal 58;

p. Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan

darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;

q. pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;

r. Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 63;

s. katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72;

t. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74;

u. kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud dalam Pa sal 75;

v. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

sampai dengan Pasal 82;

w. Daftar Hitam NasiOnal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 83;

x. layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 85; dan

y. pengembangan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

pengembangan sistem dan kebijakan dalam

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87,

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama

90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan

Presiden ini diundangkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Kontrak dan

dokumen pendukung Kontrak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 untuk pendanaan yang bersumber dari

APBN, dan pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 ditetapkan dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung

Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk

pendanaan yang bersumber dari APBD, dan pemberian

kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

ditetapkan dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam

negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung

sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara

Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan• urusan pemerintahan di

bidang luar negeri paling lama 90 (sembilan puluh) hari

terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

(5) Ketentuan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 ditetapkan dengan peraturan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang riset dan pendidikan tinggi paling lama 90

(sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden

ini diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau

belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 94

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

gtina iMurbahingsih

                 

  
      C. Perpes No.7 Tahun 2019

               JDIH Kementerian PUPR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 07/PRT/M/2019

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

bahwa pengadaan jasa konstruksi yang memenuhi tata nilai pengadaan dan kompetitif mempunyai peran penting bagi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian/Lembaga dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden ini dengan peraturan menteri;

c.

bahwa perlu pengaturan mengenai tata cara pemilihan Penyedia jasa konstruksi yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pemilihan Penyedia jasa konstruksi;

- 2 -

JDIH Kementerian PUPR

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);

3.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

5.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan

- 3 -

JDIH Kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);

6.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);

7.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.

2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.

4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian,

- 4 -

JDIH Kementerian PUPR

perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.

10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

12. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

13. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,

- 5 -

JDIH Kementerian PUPR

dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.

15. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

16. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan.

17. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga.

18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

19. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.

20. Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk kementerian/lembaga/perangkat daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

- 6 -

JDIH Kementerian PUPR

21. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa konsultansi konstruksi.

23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

24. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

25. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia.

26. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia/konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/konsorsium Lembaga Penjaminan/konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga dalam jangka waktu tertentu.

28. Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan Jasa Konstruksi yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Jasa Konstruksi sejenis.

29. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

- 7 -

JDIH Kementerian PUPR

30. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/Direktur Jenderal/Deputi/Kepala Badan.

31. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.

32. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi.

33. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

34. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko.

35. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan yang meliputi kegiatan keteknikan dalam mewujudkan Pekerjaan Konstruksi yang aman dan handal serta menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan.

36. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

37. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pada setiap Pekerjaan Konstruksi.

38. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak suatu Pekerjaan Konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana

- 8 -

JDIH Kementerian PUPR

interaksi antara Penyedia dengan pengguna jasa dalam penyelenggaraan konstruksi.

39. Post Bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan dokumen.

40. Penawaran Harga Secara Berulang yang selanjutnya disebut E-reverse Auction adalah metode penyampaian penawaran harga secara berulang pada tender.

41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang meliputi:

a. Jasa konsultansi Konstruksi; dan

b. Pekerjaan Konstruksi.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi lebih operasional dan efektif.

Pasal 3

(1) Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi di lingkungan kementerian/lembaga yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Termasuk dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau

- 9 -

JDIH Kementerian PUPR

b. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

(3) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:

a. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terintegrasi; dan

b. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan pengadaan khusus.

(4) Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

BAB II PELAKU PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi:

a. PA;

b. KPA;

c. PPK;

d. Pokja Pemilihan;

e. Agen pengadaan;

f. PPHP; dan

g. Penyedia.

- 10 -

JDIH Kementerian PUPR

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 5

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan RUP;

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi;

f. menetapkan penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

g. menetapkan PPK;

h. menetapkan PPHP;

i. menetapkan tim teknis;

j. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

k. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11 -

JDIH Kementerian PUPR

Pasal 6

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki kewenangan dan tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) PA/KPA melimpahkan kewenangan kepada PPK dalam hal:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(4) PA/KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(5) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PA/KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

(6) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 7

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memiliki tugas dan kewenangan:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;

c. menetapkan rancangan Kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan Tim/Tenaga Ahli;

i. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- 12 -

JDIH Kementerian PUPR

j. mengendalikan Kontrak;

k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

n. menilai kinerja Penyedia.

(2) PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

Pasal 8

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memiliki tugas dan kewenangan:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

- 13 -

JDIH Kementerian PUPR

2. seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.

(5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung.

Pasal 9

(1) Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.

(2) Pelaksanaan tugas agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

Pasal 10

PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa konsultansi Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 11

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g wajib memenuhi kualifikasi jasa konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi yang diadakan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 14 -

JDIH Kementerian PUPR

(2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi, Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan usaha tunggal atau kerjasama operasi.

(3) Dalam hal jasa konsultansi Konstruksi, Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perorangan, badan usaha tunggal atau kerjasama operasi.

(4) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan antar-Penyedia yang:

a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha berkualifikasi kecil; atau

b. memiliki usaha berkualifikasi besar atau berkualifikasi menengah dengan usaha berkualifikasi 1 (satu) tingkat di bawahnya.

(5) Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi dengan porsi modal paling banyak 70% (tujuh puluh persen).

(6) Jumlah anggota kerjasama operasi dapat dilakukan dengan batasan:

a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi; dan

b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.

(7) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:

a. pelaksanaan Kontrak;

b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

d. ketepatan waktu penyerahan; dan

e. ketepatan tempat penyerahan.

- 15 -

JDIH Kementerian PUPR

BAB III PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Kegiatan Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 12

(1) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan:

a. identifikasi kebutuhan;

b. penetapan jenis Jasa Konstruksi;

c. jadwal pengadaan;

d. anggaran pengadaan Jasa Konstruksi;

e. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;

f. penyusunan perkiraan biaya/RAB;

g. pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi;

h. Konsolidasi pengadaan Jasa Konstruksi; dan

i. Penyusunan biaya pendukung.

(2) Penyusunan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga, untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan.

(3) Dalam hal perencanaan pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi, selain memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi tahapan penyusunan detailed engineering design sebelum tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

(4) Perencanaan pengadaan Jasa Konstruksi mengacu pada pendekatan Konstruksi Berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Konstruksi Berkelanjutan.

(5) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan.

- 16 -

JDIH Kementerian PUPR

Pasal 13

(1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga.

(2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen penetapan jenis Jasa Konstruksi.

Pasal 14

(1) Penyusunan identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut:

a. penentuan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis, fungsi/kegunaan, dan target/sasaran yang akan dicapai;

b. penentuan tingkat kompleksitas Pekerjaan Konstruksi;

c. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh usaha kecil;

d. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, untuk segera dimanfaatkan sesuai dengan rencana;

e. penggunaan barang/material berasal dari dalam negeri atau luar negeri;

f. persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan pekerjaan;

g. studi kelayakan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan sebelum pelaksanaan desain;

h. dokumen detailed engineering design tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia;

i. Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun tunggal atau Kontrak tahun jamak;

j. untuk Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat diterbitkan dalam hal:

1. administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk pemindahan hak atas tanah telah diselesaikan;

- 17 -

JDIH Kementerian PUPR

2. administrasi untuk pembayaran ganti rugi sebagian lahan telah diselesaikan, untuk pembebasan lahan yang dilakukan secara bertahap; dan/atau

3. administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan.

(2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak sebagaimana dimasksud ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila diKontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

(3) Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penyusunan identifikasi kebutuhan jasa Konsultansi Konstruksi harus memperhatikan hal sebagai berikut:

a. jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan;

b. tingkat kompleksitas pekerjaan jasa konsultansi;

c. fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi;

d. target yang ditetapkan;

e. pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut;

f. waktu pelaksanaan pekerjaan;

g. ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai; dan

h. jenis Kontrak tahun tunggal atau tahun jamak.

(2) Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan yaitu jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka yang perlu diketahui:

a. waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai;

b. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan

- 18 -

JDIH Kementerian PUPR

c. jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian masing-masing yang diperlukan.

(3) Dalam hal jasa Konsultansi Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila diKontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

(4) Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penetapan jenis Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berupa:

a. jasa Konsultansi Konstruksi; atau

b. Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 17

(1) Jadwal pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyusun:

a. rencana jadwal persiapan pengadaan; dan

b. rencana jadwal pelaksanaan pengadaan.

(2) Rencana jadwal persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh PPK; dan

b. jadwal persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.

(3) Rencana jadwal pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. jadwal pelaksanaan Kontrak; dan

- 19 -

JDIH Kementerian PUPR

c. jadwal serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 18

(1) Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh kementerian/lembaga untuk memperoleh Jasa Konstruksi yang dibutuhkan.

(2) Anggaran pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. biaya Jasa Konstruksi yang dibutuhkan; dan

b. biaya pendukung.

(3) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi biaya yang termasuk pada komponen yang terdapat dalam spesifikasi teknis/KAK.

(4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. biaya pelatihan;

b. biaya instalasi dan testing;

c. biaya administrasi; dan/atau

d. biaya lainnya.

Pasal 19

(1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;

b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;

c. spesifikasi proses/kegiatan;

d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan

e. spesifikasi jabatan kerja konstruksi.

(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:

a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;

- 20 -

JDIH Kementerian PUPR

b. dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri;

c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia;

d. metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan;

e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;

f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;

h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;

i. mencantumkan kriteria kinerja produk (output performance) yang diinginkan; dan

j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

(3) KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;

b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;

c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;

d. kemampuan badan usaha Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi; dan

e. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

(4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. lokasi pekerjaan; dan

d. produk yang dihasilkan (output).

- 21 -

JDIH Kementerian PUPR

Pasal 20

(1) Pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dilakukan dengan berorientasi pada:

a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan kementerian/lembaga;

b. ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi;

c. kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan kementerian/lembaga; dan/atau

d. ketersediaan anggaran pada kementerian/lembaga.

(2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaah;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan Penyedia yang sesuai;

c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

d. memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.

(3) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

Pasal 21

(1) Pemaketan jasa Konsultansi Konstruksi untuk:

a. nilai HPS sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;

- 22 -

JDIH Kementerian PUPR

b. nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau

c. nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

(2) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:

a. Seleksi gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau

b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b.

(3) Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:

a. nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;

b. nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah; atau

c. nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

(4) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila:

- 23 -

JDIH Kementerian PUPR

a. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau

b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b.

Pasal 22

(1) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam perencanaan pengadaan, yaitu:

a. PA, dapat mengonsolidasikan paket antar-KPA dan/atau antar-PPK;

b. KPA, dapat mengonsolidasikan paket antar-PPK; dan

c. PPK, dapat mengonsolidasikan paket di area kerjanya masing-masing.

(2) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP.

(3) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada kegiatan pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi atau perubahan RUP.

(4) Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemaketan.

Pasal 23

(1) Detailed engineering design sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.

(2) Detailed engineering design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan melalui Penyedia.

(3) Ketentuan pada ayat (2) dikecualikan untuk:

- 24 -

JDIH Kementerian PUPR

a. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau

b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan detailed engineering design konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup.

Pasal 24

Prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas:

a. kesamaan tujuan, pemahaman, dan rencana tindak;

b. pengurangan penggunaan sumber daya (reduce), berupa lahan, material, air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia;

c. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;

d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (reuse);

e. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (recycle);

f. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;

g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana;

h. orientasi kepada siklus hidup;

i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;

j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan

k. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.

- 25 -

JDIH Kementerian PUPR

Bagian Kedua Rencana Umum Pengadaan Penyedia

Pasal 25

(1) Dokumen Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dituangkan ke dalam RUP oleh PPK.

(2) Pengumuman RUP kementerian/lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan.

(4) RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran.

BAB IV PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

(1) Persiapan pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:

a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;

b. penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

c. penyusunan dan penetapan HPS;

d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan

e. penetapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.

(2) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

- 26 -

JDIH Kementerian PUPR

(3) Spesifikasi teknis/KAK, HPS, detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia, rancangan Kontrak dan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan.

(4) Dokumen persiapan pengadaan disampaikan kepada UKPBJ.

Bagian Kedua Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 27

(1) Reviu spesifikasi teknis/KAK dilakukan berdasarkan data/informasi terkini.

(2) PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disetujui PA/KPA dalam dokumen spesifikasi teknis/KAK berdasarkan hasil reviu.

(3) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan PA/KPA.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 28

(1) Penyusunan HPS didasarkan pada:

a. hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;

b. pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran mengacu kepada pagu anggaran yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga; dan

c. hasil reviu perkiraan biaya/RAB.

- 27 -

JDIH Kementerian PUPR

(2) Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (engineer’s estimate) berdasarkan detailed engineering design.

(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia serta paling tinggi sama dengan nilai pagu anggaran.

(4) PPK dapat menetapkan Tim/Tenaga Ahli untuk memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

(5) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), hasil reviu perkiraan biaya/RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

(6) PPK menetapkan HPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir:

a. penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan pascakualifikasi; atau

b. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Bagian Keempat Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak

Pasal 29

(1) Jenis Kontrak dalam jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

a. Kontrak lumsum;

b. Kontrak waktu penugasan.

(2) Kontrak lumsum untuk jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal:

a. Kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (output based);

b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan

c. KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli.

- 28 -

JDIH Kementerian PUPR

(3) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya nonpersonel.

(4) Kontrak waktu penugasan untuk jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam hal:

a. Kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan nonpersonel (input based);

b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan;

c. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.

(5) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:

a. pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam Kontrak; dan

b. pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam Kontrak.

Pasal 30

(1) Jenis Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. Kontrak lumsum;

b. Kontrak harga satuan; dan

c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.

(2) Kontrak lumsum untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal:

a. Kontrak didasarkan atas produk/keluaran (output based);

b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan

c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat.

- 29 -

JDIH Kementerian PUPR

(3) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya dan volume.

(4) Kontrak harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal:

a. Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen penyusun (input based);

b. kuantitas/volume masih bersifat perkiraan; dan

c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.

(5) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak.

(6) Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan yang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu perjanjian Kontrak.

Pasal 31

(1) Penyusunan rancangan Kontrak berisikan surat perjanjian, syarat-syarat umum Kontrak dan syarat-syarat khusus Kontrak.

(2) Rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari standar Kontrak dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. jenis Kontrak;

b. lingkup pekerjaan;

c. keluaran/output hasil pekerjaan;

- 30 -

JDIH Kementerian PUPR

d. kesulitan dan risiko pekerjaan;

e. masa pelaksanaan;

f. masa pemeliharaan (untuk Pekerjaan Konstruksi);

g. cara pembayaran;

h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;

i. umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan;

j. besaran uang muka;

k. bentuk dan ketentuan Jaminan;

l. ketentuan penyesuaian harga;

m. besaran denda;

n. keterlibatan subPenyedia; dan

o. pilihan penyelesaian sengketa Kontrak.

(3) Karakteristik dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam syarat-syarat khusus Kontrak.

(4) PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi teknis/KAK dan HPS.

(5) Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan, menjadi bagian Dokumen Pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK.

Bagian Kelima

Uang Muka, dan Jaminan

Paragraf 1

Penetapan Uang Muka

Pasal 32

Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha kecil;

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah dan kualifikasi usaha besar dan Penyedia jasa Konsultasi Konstruksi; atau

- 31 -

JDIH Kementerian PUPR

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak.

Paragraf 2

Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan

Pasal 33

(1) Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan bersifat:

a. tidak bersyarat; dan

b. mudah dicairkan.

(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK diterbitkan.

(3) Besaran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka;

b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;

c. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS; dan

d. Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

- 32 -

JDIH Kementerian PUPR

BAB V PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pokja Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

a. reviu dokumen persiapan pengadaan;

b. penetapan metode pemilihan Penyedia;

c. penetapan metode kualifikasi;

d. penetapan persyaratan Penyedia;

e. penetapan metode evaluasi penawaran;

f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;

g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;

h. penyusunan Dokumen Pemilihan; dan

i. penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.

Bagian Kedua Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Pasal 35

Reviu dokumen persiapan pengadaan meliputi:

a. KAK untuk pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi;

b. spesifikasi teknis dan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

c. HPS;

d. rancangan Kontrak;

e. dokumen anggaran belanja;

f. ID paket RUP;

g. waktu penggunaan barang/jasa; dan

h. analisis pasar.

- 33 -

JDIH Kementerian PUPR

Bagian Ketiga Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi

Pasal 36

(1) Proses kualifikasi untuk jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan metode:

a. prakualifikasi, untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha; atau

b. pascakualifikasi, untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.

(2) Evaluasi kualifikasi untuk jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan metode:

a. sistem pembobotan dengan ambang batas, untuk Seleksi dengan metode prakualifikasi; atau

b. sistem gugur, untuk Seleksi dengan metode pascakualifikasi.

Pasal 37

Metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) file digunakan untuk Seleksi pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha dan Seleksi pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.

Pasal 38

(1) Metode evaluasi penawaran untuk jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

a. kualitas dan biaya;

b. kualitas;

c. pagu anggaran; atau

d. biaya terendah.

(2) Metode evaluasi kualitas dan biaya dapat digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran, waktu penugasan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, serta besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.

(3) Metode evaluasi kualitas dapat digunakan untuk:

a. pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap

- 34 -

JDIH Kementerian PUPR

hasil/manfaat secara keseluruhan dan/atau lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK; atau

b. jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.

(4) Metode evaluasi pagu anggaran dapat digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan/standar yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran.

(5) Metode evaluasi biaya terendah dapat digunakan untuk pekerjaan sederhana dan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.

(6) Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 39

(1) Tahap prakualifikasi untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha meliputi:

a. pengumuman prakualifikasi;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;

c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan;

d. penyampaian dokumen kualifikasi;

e. evaluasi kualifikasi;

f. pembuktian kualifikasi;

g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan

h. sanggah kualifikasi.

(2) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha dengan metode kualitas terdiri atas:

a. undangan;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan;

d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;

e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis;

f. evaluasi administrasi dan teknis;

- 35 -

JDIH Kementerian PUPR

g. pengumuman peringkat teknis;

h. masa sanggah;

i. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis kesatu;

j. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;

k. penetapan dan pengumuman pemenang; dan

l. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

(3) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha dengan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya terendah terdiri atas:

a. undangan;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan;

d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;

e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis;

f. evaluasi administrasi dan teknis;

g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

h. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;

i. evaluasi biaya;

j. penetapan dan pengumuman pemenang;

k. masa sanggah;

l. negosiasi teknis dan biaya; dan

m. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

(4) Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi perorangan terdiri atas:

a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan;

d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;

e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis;

f. evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;

g. pembuktian kualifikasi;

- 36 -

JDIH Kementerian PUPR

h. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

i. masa sanggah;

j. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis kesatu;

k. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;

l. penetapan dan pengumuman pemenang; dan

m. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Pasal 40

(1) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahapan prakualifikasi meliputi:

a. pengumuman prakualifikasi paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan) paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi;

d. penyampaian dokumen kualifikasi paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;

e. evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

f. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi serta daftar pendek dilakukan 1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi;

h. masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi; dan

i. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah kualifikasi berakhir.

- 37 -

JDIH Kementerian PUPR

(2) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas meliputi:

a. undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari kerja setelah semua sanggah dijawab;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi;

d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;

f. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

h. pengumuman peringkat teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

i. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir;

j. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis setelah masa sanggah berakhir atau sanggah telah dijawab;

k. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; dan

l. penetapan dan pengumuman pemenang 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi.

(3) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha untuk tahap pemilihan dengan

- 38 -

JDIH Kementerian PUPR

metode evaluasi kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah meliputi:

a. undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Seleksi;

d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

e. pembukaan dokumen penawaran administrasi file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;

f. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

h. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

i. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari setelah pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

j. evaluasi biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

k. penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi;

l. masa sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir; dan

- 39 -

JDIH Kementerian PUPR

m. negosiasi teknis dan biaya setelah masa sanggah berakhir.

(4) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi perorangan meliputi:

a. pengumuman Seleksi dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Seleksi;

d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis, dan kualifikasi dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;

f. evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

h. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

i. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

j. masa sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir;

k. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran biaya bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari setelah masa sanggah berakhir;

l. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan; dan

- 40 -

JDIH Kementerian PUPR

m. penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi.

Bagian Keempat Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pasal 41

(1) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan sistem harga terendah.

(2) Pemilihan Penyedia dengan menggunakan sistem harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem harga terendah sistem gugur atau harga terendah ambang batas.

(3) Dalam hal pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks, pemilihan dilakukan melalui metode Tender, prakualifikasi, 2 (dua) file, dan evaluasi dengan sistem nilai.

(4) Dalam hal pemilihan menggunakan sistem evaluasi harga terendah ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan/kriteria evaluasi teknis dan ambang batas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 42

(1) Proses kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan metode:

a. pascakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat tidak kompleks; atau

b. prakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks.

(2) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur.

- 41 -

JDIH Kementerian PUPR

Pasal 43

(1) Metode evaluasi penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. sistem nilai; atau

b. harga terendah.

(2) Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis.

(3) Metode evaluasi harga terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan dengan:

a. spesifikasi jelas dan standar;

b. persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan/atau

c. harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama.

(4) Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 44

(1) Metode penyampaian dokumen penawaran Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. 1 (satu) file; atau

b. 2 (dua) file.

(2) Metode 1 (satu) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur.

(3) Metode 2 (dua) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi harga terendah ambang batas.

Pasal 45

(1) Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:

a. pengumuman prakualifikasi;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;

c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan;

- 42 -

JDIH Kementerian PUPR

d. penyampaian dokumen kualifikasi;

e. evaluasi kualifikasi;

f. pembuktian kualifikasi;

g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi;

h. sanggah kualifikasi;

i. undangan Tender;

j. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

k. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;

l. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;

m. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis;

n. evaluasi administrasi dan teknis;

o. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

p. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga;

q. evaluasi harga;

r. penetapan dan pengumuman pemenang;

s. masa sanggah;

t. masa sanggah banding; dan

u. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

(2) Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:

a. pengumuman Tender;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan;

d. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;

e. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi, teknis, dan dokumen kualifikasi;

f. evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;

g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

h. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga;

i. evaluasi harga;

j. pembuktian kualifikasi;

k. penetapan dan pengumuman pemenang;

l. masa sanggah;

- 43 -

JDIH Kementerian PUPR

m. masa sanggah banding; dan

n. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

(3) Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:

a. pengumuman Tender;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan lapangan;

d. penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga;

e. pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;

f. evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;

g. pembuktian kualifikasi;

h. penetapan dan pengumuman pemenang;

i. masa sanggah;

j. masa sanggah banding; dan

k. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Pasal 46

(1) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file meliputi:

a. pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender;

d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan;

e. pembukaan dokumen penawaran dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;

- 44 -

JDIH Kementerian PUPR

f. evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

g. pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

h. penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi;

i. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;

j. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir;

k. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah; dan

l. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding.

(2) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:

a. pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender;

d. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan dan paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemberian penjelasan;

e. pembukaan dokumen penawaran file I dilakukan setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;

f. evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

g. evaluasi teknis bagi yang yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

- 45 -

JDIH Kementerian PUPR

h. pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

i. pembukaan dokumen penawaran file II dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;

j. evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

k. pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

l. penetapan pemenang dan pengumuman dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi;

m. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;

n. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir;

o. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah; dan

p. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding.

(3) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:

a. pengumuman prakualifikasi dilakukan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi;

d. penyampaian dokumen kualifikasi terhitung paling singkat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;

e. evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

- 46 -

JDIH Kementerian PUPR

f. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

g. penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pembuktian kualifikasi;

h. masa sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi;

i. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir masa sanggah;

j. undangan Tender disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab;

k. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;

l. pemberian penjelasan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Tender;

m. penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

n. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen administrasi dan teknis setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;

o. evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

p. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

q. pengumuman peserta yang lulus evaluasi dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran administrasi dan teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran Pokja Pemilihan;

r. pembukaan dokumen penawaran file II berupa dokumen penawaran harga bagi yang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;

- 47 -

JDIH Kementerian PUPR

s. evaluasi harga disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

t. penetapan dan pengumuman pemenang disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi;

u. masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;

v. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir;

w. masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah; dan

x. jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan sanggah banding.

Bagian Kelima Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pasal 47

(1) Kualifikasi Penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. syarat kualifikasi administrasi;

b. syarat kualifikasi teknis; dan

c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan.

(2) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 48 -

JDIH Kementerian PUPR

Bagian Keenam Persyaratan Teknis Penawaran

Pasal 48

(1) Persyaratan teknis penawaran untuk jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

a. pengalaman perusahaan/peserta;

b. proposal teknis; dan

c. kualifikasi tenaga ahli.

(2) Persyaratan teknis penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. metode pelaksanaan pekerjaan;

b. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

c. peralatan utama;

d. personel manajerial;

e. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;

f. dokumen RKK; dan

g. dokumen lain yang disyaratkan.

(3) Persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara rinci tertuang dalam standar Dokumen Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

(1) Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan penambahan persyaratan.

(2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

- 49 -

JDIH Kementerian PUPR

Bagian Ketujuh Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pasal 50

(1) Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan yang terdiri atas:

a. dokumen kualifikasi;

b. dokumen Seleksi untuk jasa Konsultansi Konstruksi; dan

c. dokumen Tender untuk Pekerjaan Konstruksi.

(2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:

a. ketentuan umum;

b. instruksi kepada peserta;

c. lembar data kualifikasi;

d. pakta integritas;

e. formulir isian data kualifikasi; dan

f. tata cara evaluasi kualifikasi.

(3) Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jasa Konsultansi Konstruksi paling sedikit memuat:

a. undangan/pengumuman;

b. instruksi kepada peserta;

c. lembar data pemilihan;

d. KAK;

e. bentuk dokumen penawaran;

f. rancangan Kontrak terdiri dari:

1. surat perjanjian;

2. syarat-syarat umum Kontrak; dan

3. syarat-syarat khusus Kontrak; dan

g. daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga.

(4) Dokumen Tender untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. undangan/pengumuman;

b. instruksi kepada peserta;

c. lembar data pemilihan;

- 50 -

JDIH Kementerian PUPR

d. bentuk dokumen penawaran;

e. rancangan Kontrak terdiri dari:

1. surat perjanjian;

2. syarat-syarat umum Kontrak; dan

3. syarat-syarat khusus Kontrak;

f. daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga;

g. spesifikasi teknis; dan

h. detailed engineering design.

BAB VI PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kualifikasi

Paragraf 1 Pelaksanaan Prakualifikasi

Pasal 51

(1) Pengumuman prakualifikasi paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;

b. uraian singkat pekerjaan;

c. nilai HPS dan nilai pagu anggaran;

d. persyaratan kualifikasi;

e. jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan

f. jadwal penyampaian dokumen kualifikasi.

Pasal 52

(1) Peserta menyampaikan dokumen kualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada sistem pengadaan secara elektronik sesuai jadwal yang ditetapkan.

(2) Apabila sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.

- 51 -

JDIH Kementerian PUPR

Pasal 53

(1) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk badan usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi.

(2) Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan file formulir isian kualifikasi anggota lainnya pada sistem pengadaan secara elektronik.

Pasal 54

(1) Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta pemilihan yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

(2) Untuk Pekerjaan Konstruksi, Pokja Pemilihan menetapkan seluruh peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagai peserta Tender.

(3) Untuk jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek peserta seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berjumlah 7 (tujuh) dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi lebih dari atau sama dengan 7 (tujuh); atau

b. sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 7 (tujuh).

(4) Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 3 (tiga) peserta, prakualifikasi dinyatakan gagal.

Pasal 55

(1) Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan sanggah kualifikasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

- 52 -

JDIH Kementerian PUPR

(2) Sanggah disampaikan kepada Pokja Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi.

Pasal 56

(1) Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.

(2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, Pokja Pemilihan melanjutkan proses prakualifikasi.

(3) Dalam hal sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.

Paragraf 2 Prakualifikasi Gagal

Pasal 57

(1) Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

(2) Tindak lanjut prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

a. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, dilanjutkan dengan proses Tender/Seleksi; atau

b. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung.

(3) Dalam hal prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakualifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakualifikasi kepada PPK.

- 53 -

JDIH Kementerian PUPR

(4) Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 3 Pelaksanaan Pascakualifikasi

Pasal 58

(1) Pengumuman Tender/Seleksi paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;

b. uraian singkat pekerjaan;

c. nilai HPS dan nilai pagu anggaran;

d. persyaratan peserta;

e. jadwal pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan

f. jadwal penyampaian dokumen penawaran.

Pasal 59

(1) Pada pelaksanaan pascakualifikasi, penyampaian dokumen dokumen kualifikasi dilakukan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

(2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk badan usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir elektronik isian kualifikasi disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi.

(3) Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyampaikan file formulir isian kualifikasi anggota lainnya pada sistem pengadaan secara elektronik.

(4) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran berupa dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga.

(5) Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.

(6) Dalam hal calon pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak lulus pembuktian kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya.

- 54 -

JDIH Kementerian PUPR

(7) Dalam hal tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.

Bagian Kedua Undangan dan Pengumuman

Pasal 60

(1) Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode prakualifikasi, Pokja Pemilihan mengundang semua peserta Tender yang telah lulus prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).

(2) Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode pascakualifikasi, Pokja Pemilihan mengumumkan Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Bagian Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan

Pasal 61

(1) Pelaku Usaha yang diundang atau yang berminat untuk mengikuti Tender/Seleksi melakukan pendaftaran.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

(3) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

Bagian Keempat Pemberian Penjelasan

Pasal 62

(1) Pemberian penjelasan dilakukan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- 55 -

JDIH Kementerian PUPR

(2) Dalam hal diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan di lapangan.

(3) Dalam hal pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Dokumen Pemilihan.

Pasal 63

(1) Dalam hal perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) berupa dokumen spesifikasi teknis/KAK, HPS, atau rancangan Kontrak, perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK.

(2) Persetujuan perubahan oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diunggah pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dianggap sebagai persetujuan adendum Dokumen Pemilihan.

(3) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat persetujuan PPK, perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku yaitu Dokumen Pemilihan awal.

(4) Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan adendum Dokumen Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran.

(5) Dalam hal adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Pemilihan, Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

Bagian Kelima Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Pasal 64

(1) Penyampaian dokumen penawaran dilakukan setelah Peserta melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan.

- 56 -

JDIH Kementerian PUPR

(2) Dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

(3) Untuk peserta yang berbentuk kerjasama operasi, penyampaian penawaran dilakukan oleh leadfirm kerjasama operasi.

(4) Dalam hal tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu batas akhir penyampaian penawaran sebanyak 1 (satu) kali perpanjangan.

Pasal 65

(1) Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding bersifat:

a. tidak bersyarat; dan

b. mudah dicairkan.

(2) Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pokja Pemilihan.

(3) Penyampaian Jaminan penawaran dilakukan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran.

(4) Penyampaian Jaminan sanggah banding dilakukan bersamaan dengan pengajuan sanggah banding.

Pasal 66

(1) Pokja Pemilihan tidak dapat menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran.

(2) Dalam hal file penawaran tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja pemilihan menggugurkan penawaran tersebut.

- 57 -

JDIH Kementerian PUPR

Bagian Keenam Evaluasi Dokumen Penawaran

Pasal 67

Evaluasi dilakukan dengan tahapan:

a. koreksi aritmatik;

b. evaluasi administrasi;

c. evalusi teknis; dan

d. evaluasi harga.

Pasal 68

(1) Koreksi aritmatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan untuk:

a. Kontrak harga satuan;

b. Kontrak waktu penugasan; dan

c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan pada bagian pekerjaan dengan harga satuan.

(2) Koreksi aritmatik dilakukan secara otomatis menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.

(3) Dalam hal koreksi aritmatik yang dilakukan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memadai, koreksi aritmatik dilakukan secara manual.

Pasal 69

(1) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan untuk semua penawaran.

(2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 70

(1) Dalam hal Tender yang menggunakan metode 1 (satu) file, evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c hanya dilakukan terhadap 3 (tiga) penawar terendah.

- 58 -

JDIH Kementerian PUPR

(2) Untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan terhadap 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan setelah koreksi aritmatik.

(3) Untuk Kontrak lumsum terhadap 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai harga penawaran.

(4) Dalam hal 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lulus evaluasi teknis, evaluasi teknis dilanjutkan kepada peserta atau penawar terendah berikutnya.

(5) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c dapat menggunakan:

a. sistem gugur; atau

b. pembobotan dengan menggunakan ambang batas.

Pasal 71

(1) Penawaran harga untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi dengan metode pagu anggaran dinyatakan memenuhi syarat dalam hal total penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan total HPS.

(2) Penawaran harga untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dinyatakan memenuhi syarat dalam hal total penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan total HPS.

(3) Pokja Pemilihan dalam pengadaan Pekerjaan Konstruksi melakukan evaluasi kewajaran harga dalam hal total penawaran harga lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) total HPS.

(4) Dalam hal dilakukan evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta menyampaikan:

a. analisa harga satuan pekerjaan, untuk bagian pekerjaan harga satuan; dan/atau

b. rincian keluaran dan harga, untuk bagian pekerjaan lumsum.

(5) Analisa harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan rincian keluaran dan harga

- 59 -

JDIH Kementerian PUPR

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bukan merupakan bagian dari dokumen Kontrak dan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran serta tidak dapat digunakan sebagai dasar pengukuran dan pembayaran pekerjaan.

(6) Dalam hal harga penawaran peserta berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak wajar maka peserta dinyatakan gugur harga.

Pasal 72

(1) Dalam hal pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran biaya yang dilakukan terhadap:

a. kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel;

b. kewajaran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis;

c. kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan

d. kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non-personel.

(2) Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel untuk personel inti tenaga ahli didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli yang ditetapkan Menteri.

(3) Biaya remunerasi personel inti tenaga ahli pada rincian biaya langsung personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bernilai di bawah standar remunerasi minimal tenaga ahli yang ditetapkan Menteri dinyatakan tidak wajar dan nilai penawaran biaya peserta diberi nilai 0 (nol).

Pasal 73

(1) Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran.

(2) Dalam hal Pokja Pemilihan dalam dokumen penawaran menemukan bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama antarpeserta

- 60 -

JDIH Kementerian PUPR

dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran terhadap peserta lain yang tidak terlibat.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan tidak adanya peserta lain, Tender/Seleksi dinyatakan gagal.

Bagian Ketujuh E-reverse Auction

Pasal 74

(1) E-reverse Auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi.

(2) Dalam hal penawaran terendah setelah e-reverse auction di bawah 80% (delapan puluh persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga.

Bagian Kedelapan Penetapan Pemenang

Paragraf 1 Penetapan Calon Pemenang

Pasal 75

(1) Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang.

(3) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar calon pemenang memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan pemenang.

- 61 -

JDIH Kementerian PUPR

(4) Dalam hal calon pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran, calon pemenang dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

Paragraf 2 Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Teknis dan Harga/Biaya

Pasal 76

(1) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk jasa konsultansi Konstruksi dilakukan dengan ketentuan:

a. dilakukan setelah masa sanggah; dan

b. kepada peserta yang ditetapkan sebagai pemenang.

(2) Dalam hal peserta yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja Pemilihan melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan di bawahnya secara berurutan.

(3) Dalam hal klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang dan seluruh pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan, Seleksi dinyatakan gagal.

(4) Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya.

Pasal 77

(1) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga untuk Pekerjaan Konstruksi dilakukan dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi.

(2) Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga.

- 62 -

JDIH Kementerian PUPR

Pasal 78

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan harga/biaya yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada peserta.

(2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.

(3) Peserta yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan penawaran dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

Paragraf 3 Penetapan Pemenang

Pasal 79

(1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang Tender/Seleksi.

(2) Selain menetapkan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan dapat menetapkan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan.

(3) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal proses penetapan pemenang yang akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon pemenang.

(4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.

(5) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

- 63 -

JDIH Kementerian PUPR

(6) Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon pemenang dalam hal calon pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 80

(1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) PA menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(3) Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), PA/KPA:

a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan

b. menyatakan Tender/Seleksi gagal.

(5) Dalam hal PA/KPA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.

Pasal 81

(1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) PA menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 64 -

JDIH Kementerian PUPR

(3) Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP kementerian/lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA:

a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan

b. menyatakan Tender/Seleksi gagal.

(5) Dalam hal PA/KPA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penolakan tersebut.

Paragraf 4 Pengumuman Pemenang

Pasal 82

(1) Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

(2) Isi dan format pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fitur yang terdapat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

Bagian Kesembilan Sanggah

Pasal 83

(1) Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal menemukan:

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;

b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

- 65 -

JDIH Kementerian PUPR

c. rekayasa atau persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, dan/atau PA/KPA.

(2) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.

(3) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

(4) Jawaban sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

Pasal 84

(1) Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.

(2) Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:

a. untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan; atau

b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding.

Bagian Kesepuluh Sanggah Banding

Pasal 85

(1) Sanggah banding disampaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.

(2) Dalam hal tidak terdapat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanggah banding diajukan kepada PA.

(3) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah

- 66 -

JDIH Kementerian PUPR

jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

(4) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada APIP yang bersangkutan.

(5) Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan sementara proses Tender.

Pasal 86

(1) Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) harus menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan.

(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasi kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit Jaminan.

(3) KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil klarifikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan.

(5) Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA dianggap menerima sanggah banding.

(6) Dalam hal tidak terdapat KPA, kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan oleh PA.

Pasal 87

(1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah banding dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah adanya surat

- 67 -

JDIH Kementerian PUPR

perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan.

(3) Besaran Jaminan sanggah banding dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS.

Pasal 88

(1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, atau Tender ulang.

(2) Dalam hal sanggah banding dinyatakan salah atau tidak diterima:

a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; dan

b. UKPBJ mencairkan Jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara.

(3) Sanggah banding yang:

a. pengajuannya disampaikan bukan kepada KPA; atau

b. disampaikan diluar masa sanggah banding,

dianggap dan diproses sebagai pengaduan.

Bagian Kesebelas Tender/Seleksi Gagal

Pasal 89

(1) Tender/Seleksi dinyatakan gagal dalam hal:

a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;

b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

d. dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Menteri ini;

- 68 -

JDIH Kementerian PUPR

e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;

f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;

g. seluruh penawaran harga pada Tender Pekerjaan Konstruksi di atas HPS;

h. negosiasi biaya pada Seleksi jasa konsultansi Konstruksi tidak tercapai; dan/atau

i. korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.

(2) Sebagai tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan:

a. evaluasi penawaran ulang;

b. penyampaian penawaran ulang; atau

c. Tender/Seleksi ulang.

Bagian Kedua Belas Hasil Pemilihan

Pasal 90

(1) Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.

(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukan Penyedia barang/jasa diterbitkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

Pasal 91

(1) PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa

- 69 -

JDIH Kementerian PUPR

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.

(2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. keberlakuan data isian kualifikasi;

b. bukti sertifikat kompetensi:

1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau

2. personel inti pada jasa Konsultansi Konstruksi;

c. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

d. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

(3) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1.

(4) Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2.

(5) Dalam hal pemenang cadangan 2 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama peserta yang memenuhi persyaratan Tender/Seleksi dan kualifikasi sesuai urutan berikutnya.

(6) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, PPK melaporkan ke Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/Seleksi ulang.

- 70 -

JDIH Kementerian PUPR

(7) Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b:

a. dikenai sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara.

BAB VII PERSIAPAN DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Bagian Kesatu Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 92

(1) Surat penunjukan Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia.

(2) Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Pasal 93

(1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.

(2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit membahas hal sebagai berikut:

a. dokumen Kontrak dan kelengkapan;

b. kelengkapan RKK;

c. rencana penandatanganan Kontrak;

d. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;

- 71 -

JDIH Kementerian PUPR

e. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;

f. asuransi;

g. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau

h. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia.

(3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.

(4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, PPK dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Bagian Ketiga Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 94

(1) Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak Kerja Konstruksi.

(2) Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan.

(3) Pemberian pendapat dapat dilakukan pada saat penyusunan rancangan Kontrak.

Bagian Keempat Penandatanganan Kontrak

Pasal 95

(1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

a. daftar isian pelaksanaan anggaran telah ditetapkan;

b. penandatangan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan

- 72 -

JDIH Kementerian PUPR

c. ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

(2) Dalam hal penetapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dilakukan sebelum daftar isian pelaksanaan anggaran ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ternyata alokasi anggaran dalam daftar isian pelaksanaan anggaran tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran.

(3) Dalam hal penambahan pagu anggaran melalui revisi daftar isian pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan kepada calon Penyedia tidak diberikan ganti rugi.

BAB VIII STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

Pasal 96

Ketentuan mengenai standar Dokumen Pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

(1) Proses pengadaan jasa konstruksi yang persiapan dan pelaksanaannya dilakukan untuk pengadaan tahun anggaran 2018 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

- 73 -

JDIH Kementerian PUPR

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

(2) Proses pengadaan Jasa Konstruksi untuk tahun anggaran 2019 dilakukan berdasarkan pada pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 98

Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1285), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 74 -

JDIH Kementerian PUPR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Maret 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 319

3. Penjelasan tentang 

     A. Penyediaan Jasa
         

           Penyedia barang jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di Indonesia Penyedia Barang Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dikecualikan bagi Penyedia Barang Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang Jasa;
6. Dalam hal Penyedia Barang Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
7. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
8. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Kontsruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
9. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Lainnya harus memperhitungan Sisa Kemampuan paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P; KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

·         untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;

·         untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

10. jumlah paket yang sedang dikerjakan.
11. jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
12. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
13. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
14. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
15. Tidak masuk dalam Daftar Hitam
16. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
17. menandatangani Pakta Integritas.

     B. Pengguna Jasa

      Ada beberapa definisi tentang pengguna jasa antara lain :

Pengguna Jasa (1) adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api baik untuk angkutan orang maupun barang.” (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian). 

Pengguna Jasa (2) adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.” (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). 

Pengguna Jasa (3) adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.” (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi). 

Pengguna Jasa (4) adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian).

Pengguna Jasa (5) adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.” (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pengguna Jasa (6) adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Dalam PPh final atas usaha jasa konstruksi tentang peraturan pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008  “pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha jasa konstruksi” juga di jelaskan definisi pengguna jasa.

Dalam PP ini dijelaskan bahwa :

               Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, 
           yang memerlukan layanan jasa konstruksi.      


      C. Auditor
               Audit secara umum merupakan suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan 
         dan mengkaji secara objektif bahan bukti (evidence) perihal pernyataan ekonomi dan 
         kegiatan lain. Hal ini bertujuan mencocokan atau membandingkan dengan kriteria 
         yang telah ditentukan. Dari hasil langkah itu, disimpulkan suatu pendapat atau opini 
         dan mengkomunikasikannya kepada pihak yang berkepentingan (D.R. Carmichael      
         dan J.J. Wilingham, 1987). Sedangkan audit proyek didefinisikan oleh Leo Herbert 
         (1979) sebagai :

1. Merencanakan, mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup 

    jumlahnya, relevan, dan kompeten

2. Dilakukan oleh auditor yang bebas (independent)

3. Dengan tujuan audit yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan :

·         Apakah manajemen atau personil suatu perusahaan atau agen yang ditunjuk telah melaksanakan kegiatan atau tidak?

·         Apakah kegiatan yang dilakukan memakai norma yang sesuai untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan oleh yang berwenang?

·         Apakah kegiatan telah dilakukan dengan cara yang efektif?

Auditor mengambil keputusan atau pendapat dari bahan pembuktian, dan melaporkannya kepada pihak ketiga serta melengkapi bahan bukti untuk meyakinkan kebenaran isi laporan, dan usulan perbaikan untuk meningkatkan efektifitas proyek.

Arti dan proses audit secara umum mencakup

1.      Kegiatan audit terdiri dari langkah-langkah sistematis mengikuti urutan yang logis

2.      Pengkajian secara objektif; dilakukan oleh orang bebas, dalam arti tidak berperan dalam objek yang akan diaudit.

3.      Diperlukan bahan bukti (evidence) yaitu fakta atau data dan informasi yang mendukung yang harus dikumpulkan oleh auditor

4.      Ada kriteria sebagai patokan pertimbangan atau perbandingan. Kriteria merupakan standar yang telah ditentukan dimana organisasi, manajemen, atau pelaksana harus mengikutinya dalam usaha mencapai tujuan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kriteria digunakan auditor untuk menilai apakah suatu kegiatan telah dilakukan dengan benar atau menyimpang

5.      Ada kesimpulan berupa pendapat atau opini auditor

Tahap audit proyek adalah

1.      Survey pendahuluan

2.      Mengkaji dan menguji sistem pengendalian manajemen

3.      Pemeriksaan terinci

4.      Penyusunan laporan

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan diluar aspek utama :

1.      Organisasi, otorisasi, dll

2.      Perencanaan dan jadwal

3.      Kemajuan pelaksanaan pekerjaan

4.      Mutu barang dan pekerjaan

5.      Administrasi, pembelian dan jasa

6.      Engineering

7.      Konstruksi

8.      Anggaran, pendanaan, akuntansi, dll

9.      Perundang-undangan dan peraturan pemerintah

Faktor keberhasilan proyek

1.      Misi proyek harus memiliki definisi awal tentang tujuan yang jelas mengenai diadakannya proyek, serta garis besar petunjuk cara atau strategi mencapainya

2.      Dukungan dari pimpinan teras

3.      Perencanaan dan jadwal

4.      Konsultasi dengan pemilik proyek

5.      Personil

6.      Kemampuan teknis

7.      Acceptance dari pihak pemilik dalam hal ini pemilik ikut melakukan inspeksi, uji coba dan sertifikasi pada tahap implementasi dan terminasi

8.      Pemantauan, pengendalian, dan umpan balik

9.      Komunikasi untuk mencegah duplikasi kegiatan, salah paham atau salah pengertian diantara para peserta proyek

10.  Troble shooting; akan membantu memperkirakan persoalan yang akan terjadi jauh sebelum permasalah terjadi.

Prosedur auditor :

Tahapan Perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar obyek yang akan diperiksa sehingga menghasilkan suatu program audit yang didesain sedemikian rupa agar pelaksanaannya akan berjalan efektif dan efisien.
Mengidentifikasikan resiko dan kendali. Tahap ini untuk memastikan bahwa qualified resource sudah dimiliki, dalam hal ini aspek SDM yang berpengalaman dan juga referensi praktik-praktik terbaik.
Mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi.
Mendokumentasikan dan mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasikan dengan audit.
Menyusun laporan. Hal ini mencakup tujuan pemeriksaan, sifat, dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan.